Berita

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus bersama mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/3)/Ist

Hukum

Bawa Roy Suryo ke Bareskrim, Laporan TPDI ke KPU Tetap Ditolak

SENIN, 04 MARET 2024 | 19:59 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) bersama mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo yang juga pakar telematika melaporkan ketua hingga komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Bareskrim Polri pada Senin (4/3).

Laporan TPDI ini merupakan yang kedua kalinya terkait polemik aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Jumat (1/3). Namun, laporan itu ditolak. Nyatanya, Bareskrim Polri kembali menolak laporan TPDI.

"Kita sedikit kecewa karena laporan yang seharusnya diterima seperti biasa sebagaimana kemarin kita ada kesepakatan dengan lantai 15, bahwa bawa ahlinya untuk bisa menjelaskan hal-hal yang lebih teknis. Tadi sudah dijelaskan juga tetapi ujungnya kita sepakat untuk tidak sepakat," kata Koordinator TPDI, Petrus Selestinus kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.


Menurut Petrus polemik Sirekap menimbulkan diduga menjadi sumber persoalan dalam penghitungan suara.

Sebab, sejumlah pihak menilai ada manipulasi suara dari aplikasi ini. Oleh karena itu, Petrus ingin Polri menindaklanjuti Sirekap ini agar bisa diaudit lebih lanjut.

Roy Suryo menambahkan laporan TPDI ditolak karena Bareskrim Polri menilai ada pihak yang berwenang melakukan tindakan dalam polemik Sirekap adalah Gakkumdu terutama dalam Pemilu.

"Jadi saran dari Bareskrim adalah karena ini masih dalam ranah Pemilu dan di Gakumdu itu ada kepolisian, kejaksaan ya diminta untuk ke sana. Tapi kita tadi juga menyampaikan kita juga akan mengirimkan surat kepada Kabareskrim dan surat itu juga sudah diterima," ucap Roy.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya