Berita

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus bersama mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/3)/Ist

Hukum

Bawa Roy Suryo ke Bareskrim, Laporan TPDI ke KPU Tetap Ditolak

SENIN, 04 MARET 2024 | 19:59 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) bersama mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo yang juga pakar telematika melaporkan ketua hingga komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Bareskrim Polri pada Senin (4/3).

Laporan TPDI ini merupakan yang kedua kalinya terkait polemik aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Jumat (1/3). Namun, laporan itu ditolak. Nyatanya, Bareskrim Polri kembali menolak laporan TPDI.

"Kita sedikit kecewa karena laporan yang seharusnya diterima seperti biasa sebagaimana kemarin kita ada kesepakatan dengan lantai 15, bahwa bawa ahlinya untuk bisa menjelaskan hal-hal yang lebih teknis. Tadi sudah dijelaskan juga tetapi ujungnya kita sepakat untuk tidak sepakat," kata Koordinator TPDI, Petrus Selestinus kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.


Menurut Petrus polemik Sirekap menimbulkan diduga menjadi sumber persoalan dalam penghitungan suara.

Sebab, sejumlah pihak menilai ada manipulasi suara dari aplikasi ini. Oleh karena itu, Petrus ingin Polri menindaklanjuti Sirekap ini agar bisa diaudit lebih lanjut.

Roy Suryo menambahkan laporan TPDI ditolak karena Bareskrim Polri menilai ada pihak yang berwenang melakukan tindakan dalam polemik Sirekap adalah Gakkumdu terutama dalam Pemilu.

"Jadi saran dari Bareskrim adalah karena ini masih dalam ranah Pemilu dan di Gakumdu itu ada kepolisian, kejaksaan ya diminta untuk ke sana. Tapi kita tadi juga menyampaikan kita juga akan mengirimkan surat kepada Kabareskrim dan surat itu juga sudah diterima," ucap Roy.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya