Berita

Ilustrasi PSI/Net

Politik

Pengamat: Kalau Suara PSI Tembus 4 Persen Bisa Timbul Kekacauan

SENIN, 04 MARET 2024 | 18:54 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga survei wajib diaudit manakala perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menembus empat persen. Sebab, jika itu terjadi berarti patut diduga ada yang tidak beres dari perbedaan data itu.

Demikian disampaikan analis sosial politik, Karyono Wibowo, kepada Kantor Berita RMOLJabar, Senin (4/3).

Menurut Karyono, bila partai pimpinan Kaesang Pangarep itu lolos ambang batas parlemen 4 persen, maka dapat menimbulkan gonjang ganjing. Kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu pun dipertanyakan.


"Jika nanti benar terjadi suara PSI mencapai ambang batas 4 persen maka bisa menimbulkan kekacauan dan rakyat tidak percaya kepada lembaga survei dan KPU," tegas Karyono.

Karyono pun mengingatkan bahwa sejauh ini hasil perhitungan cepat atau quick count cukup presisi. Mengingat selisih antara hasil penghitungan KPU dengan quick count sangat tipis, yakni selisihnya 0,1 sampai 1 persen asalkan dilakukan sesuai kaidah survei yang benar.

Jika merujuk data quick count dari sejumlah lembaga survei, lanjut Karyono, PSI diprediksi tidak lolos parlemen lantaran perolehan suaranya berada di kisaran 2,6 sampai 2,8 persen. Sedangkan margin error 1 persen dengan sampel 3.000 TPS.

"Perolehan suara PSI versi quick count paling tinggi 2,8. Katakanlah naik 1 persen itu baru 3,8 persen jadi tidak sampai 4 persen," ujar Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) ini.

Kemudian, Karyono memaparkan, lonjakan suara PSI memang belum menembus angka 4 persen. Berdasarkan data Sirekap KPU per Minggu (3/3) pukul 11.00 WIB, suara PSI menyentuh 2.403.086 alias 3,13 persen dari 65,80 persen suara yang masuk ke KPU.

"Tetapi, jika melihat pola loncatnya tidak lazim karena data masuk ke data real count KPU sudah mencapai 65,80 persen," ungkapnya.

Bila data sudah masuk 65 persen ke atas, seharusnya pola volatilitasnya tidak sedrastis suara PSI.

"Wajar apabila banyak pihak yang mempertanyakan lonjakan suara PSI, meskipun hal itu bisa dijelaskan bahwa hal itu terjadi karena ada kumulatif masuknya suara dari TPS yang menjadi basis pendukung PSI ke dalam tabulasi Sirekap," demikian Karyono.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya