Berita

Ilustrasi PSI/Net

Politik

Pengamat: Kalau Suara PSI Tembus 4 Persen Bisa Timbul Kekacauan

SENIN, 04 MARET 2024 | 18:54 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga survei wajib diaudit manakala perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menembus empat persen. Sebab, jika itu terjadi berarti patut diduga ada yang tidak beres dari perbedaan data itu.

Demikian disampaikan analis sosial politik, Karyono Wibowo, kepada Kantor Berita RMOLJabar, Senin (4/3).

Menurut Karyono, bila partai pimpinan Kaesang Pangarep itu lolos ambang batas parlemen 4 persen, maka dapat menimbulkan gonjang ganjing. Kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu pun dipertanyakan.


"Jika nanti benar terjadi suara PSI mencapai ambang batas 4 persen maka bisa menimbulkan kekacauan dan rakyat tidak percaya kepada lembaga survei dan KPU," tegas Karyono.

Karyono pun mengingatkan bahwa sejauh ini hasil perhitungan cepat atau quick count cukup presisi. Mengingat selisih antara hasil penghitungan KPU dengan quick count sangat tipis, yakni selisihnya 0,1 sampai 1 persen asalkan dilakukan sesuai kaidah survei yang benar.

Jika merujuk data quick count dari sejumlah lembaga survei, lanjut Karyono, PSI diprediksi tidak lolos parlemen lantaran perolehan suaranya berada di kisaran 2,6 sampai 2,8 persen. Sedangkan margin error 1 persen dengan sampel 3.000 TPS.

"Perolehan suara PSI versi quick count paling tinggi 2,8. Katakanlah naik 1 persen itu baru 3,8 persen jadi tidak sampai 4 persen," ujar Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) ini.

Kemudian, Karyono memaparkan, lonjakan suara PSI memang belum menembus angka 4 persen. Berdasarkan data Sirekap KPU per Minggu (3/3) pukul 11.00 WIB, suara PSI menyentuh 2.403.086 alias 3,13 persen dari 65,80 persen suara yang masuk ke KPU.

"Tetapi, jika melihat pola loncatnya tidak lazim karena data masuk ke data real count KPU sudah mencapai 65,80 persen," ungkapnya.

Bila data sudah masuk 65 persen ke atas, seharusnya pola volatilitasnya tidak sedrastis suara PSI.

"Wajar apabila banyak pihak yang mempertanyakan lonjakan suara PSI, meskipun hal itu bisa dijelaskan bahwa hal itu terjadi karena ada kumulatif masuknya suara dari TPS yang menjadi basis pendukung PSI ke dalam tabulasi Sirekap," demikian Karyono.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya