Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri/RMOL
Sebanyak empat orang saksi kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) mangkir dari panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lembaga antirasuah tersebut kemudian mengultimatum keempatnya untuk kooperatif hadir.
Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, sebanyak 4 orang saksi tidak hadir dan tanpa konfirmasi alasan ketidakhadirannya saat dipanggil tim penyidik.
"KPK ingatkan untuk kooperatif hadir pada jadwal pemanggilan berikutnya dan hadir menjadi saksi adalah kewajiban hukum," kata Ali kepada wartawan, Senin siang (4/3).
Keempat saksi yang mangkir, yakni Gusti Chairunnisa Kusumayuda selaku mahasiswi dan Elang Kusnandar Prijadikusuma selaku swasta. Keduanya mangkir saat dijadwalkan pemeriksaan pada Jumat (1/3).
Selanjutnya Fajaruddin selaku Komisaris PT Prisma Utama yang mangkir saat dijadwalkan pemeriksaan pada Rabu (28/2).
Kemudian, Cecep Mochamad Yasin selaku Kasubdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI yang mangkir dari agenda pemeriksaan pada Selasa (27/2).
Dalam perkara ini, sebanyak 4 orang pihak pemberi suap akan segera diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu (6/3).
Keempatnya adalah, Stevi Thomas (ST) selaku swasta, Kristian Wuisan (KW) selaku swasta, Adnan Hasanudin (AH) selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Malut, dan Daud Ismail (DI) selaku Kadis PUPR Pemprov Malut.
Sementara itu, tiga orang pihak penerima suap hingga saat ini masih dalam proses penyidikan. Ketiganya adalah, Abdul Ghani Kasuba (AGK) selaku Gubernur nonaktif Malut, Ridwan Arsan (RA) selaku Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ), dan Ramadhan Ibrahim (RI) selaku ajudan.
Dalam perkaranya, Abdul Ghani ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan. Untuk menjalankan misinya tersebut, Abdul Ghani kemudian memerintahkan Adnan, Daud, dan Ridwan untuk menyampaikan berbagai proyek di Provinsi Malut.
Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Malut mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.
Dari proyek-proyek tersebut, Abdul Ghani kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor. Selain itu, Abdul Ghani juga sepakat dan meminta Adnan, Daud dan Ridwan untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar pencairan anggaran dapat segera dicairkan.
Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu Kristian.
Selain itu, Stevi juga telah memberikan uang kepada Abdul Ghani melalui Ramadhan untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan yang melewati perusahaannya.
Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar. Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi Abdul Ghani berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.
Selain itu, Abdul Ghani juga diduga menerima uang dari para ASN di Pemprov Malut untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan di Pemprov Malut.
