Berita

Dewan Keamanan PBB/Net

Dunia

Jadi Ketua DK PBB pada Maret 2024, Jepang akan Bahas Gaza

SENIN, 04 MARET 2024 | 12:57 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Jepang menjadi Ketua Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mulai Jumat (1/3), dan akan mengusung dua topik krusial sebagai agenda utama mereka.

Menurut pernyataan Duta Besar Jepang untuk PBB, Yamazaki Kayuzuki, kedua topik tersebut di antaranya adalah kepemilikan senjata nuklir dan pembangunan perdamaian dalam pencegahan konflik, termasuk Palestina.

Pada 7 Maret mendatang, kata Kayuzuki, DK PBB berencana melakukan sidang dengan sesi yang membahas Timur Tengah, khususnya Gaza.


Menurutnya, topik sidang tersebut merupakan salah satu peluang bagi Dewan Keamanan untuk membahas masalah krusial yang berhubungan dengan Gaza, yang sejauh ini masih mengalami agresi Tentara Israel.

"Jepang tidak akan tinggal diam soal pelanggaran Israel terhadap resolusi-resolusi Mahkamah Internasional (ICJ)," kata Kazuyuki saat ditanya tentang pelanggaran yang dilakukan Tel Aviv.

Meski demikian, Dubes Jepang untuk PBB itu mengatakan bahwa pihaknya masih harus menahan diri untuk tidak memberi penilaian hukum secara spesifik terhadap kasus tersebut.

Ia mengakui bahwa insiden-insiden yang terjadi di Gaza sebagai peristiwa yang sangat tragis. Untuk itu, Kazuyuki berupa membangun kembali kepercayaan terhadap Badan PBB untuk Urusan Pekerjaan dan Pemulihan bagi Pengungsi Palestina (UNRWA) di Timur Dekat yang dinilai sangat penting dan sangat diperlukan untuk warga Gaza.

Militer Israel sebelumnya terus melancarkan serangan mautnya ke Jalur Gaza  Pekan lalu, Israel melakukan penembakan kepada  sejumlah masyarakat yang tengah mengantre bantuan, yang menyebabkan lebih dari 100 orang meninggal dunia.

Gempuran Israel sejauh ini tercatat telah menewaskan sedikitnya 30.228 warga Palestina dan melukai 71.377 lainnya sejak penyerbuan dilakukan pada Oktober 2023 lalu.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya