Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

Meta Tidak akan Bayar Konten Berita di Facebook, Australia Sewot

SENIN, 04 MARET 2024 | 11:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Australia dibuat kesal dengan keputusan Meta yang tidak akan lagi membayar penerbit berita untuk setiap konten yang muncul di Facebook.

Penerbit berita dan pemerintah seperti Australia berpendapat bahwa Facebook dan Google mendapat keuntungan dalam hal pendapatan iklan ketika tautan ke artikel berita muncul di platform mereka.

“Gagasan bahwa satu perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari investasi pihak lain, bukan hanya investasi pada modal namun juga investasi pada sumber daya manusia, investasi pada jurnalisme, adalah tidak adil,” kata Perdana Menteri Anthony Albanese kepada wartawan, seperti dikutip dari 9News, Sabtu (2/3).


“Itu bukan cara Australia,” tambahnya.

Pemerintah sedang meminta saran dari Departemen Keuangan dan Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC) mengenai langkah selanjutnya.

Rod Sims, mantan ketua ACCC yang mengawasi rancangan undang-undang tersebut, menyebut keputusan Meta egois dan dia khawatir akan dampaknya terhadap masyarakat karena keputusan tersebut merusak kualitas jurnalisme yang muncul di media sosial.

"Ini adalah Meta yang mengabaikan parlemen Australia," kata Sims.

Media terbesar di Australia mengecam keputusan Meta dan menyebutnya sebagai serangan terhadap industri.

“Meta menggunakan kekuatan pasarnya yang sangat besar untuk menolak bernegosiasi, dan pemerintah berhak mengeksplorasi setiap opsi mengenai bagaimana kekuatan Kode Perundingan Media dapat digunakan,” kata Michael Miller, dari News Corp.

Meskipun tidak ada nilai kesepakatan yang diungkapkan, media Australia melaporkan bahwa kesepakatan Facebook bernilai 70 juta dolar Australia (706 miliar rupiah) per tahun bagi industri.

Banyak pemerintah di seluruh dunia tetap berupaya melindungi industri berita lokal mereka agar tidak tersingkir dari pasar periklanan online. Bulan lalu Indonesia mengatakan pihaknya juga berencana membuat perusahaan teknologi besar membayar konten berita.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya