Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

Meta Tidak akan Bayar Konten Berita di Facebook, Australia Sewot

SENIN, 04 MARET 2024 | 11:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Australia dibuat kesal dengan keputusan Meta yang tidak akan lagi membayar penerbit berita untuk setiap konten yang muncul di Facebook.

Penerbit berita dan pemerintah seperti Australia berpendapat bahwa Facebook dan Google mendapat keuntungan dalam hal pendapatan iklan ketika tautan ke artikel berita muncul di platform mereka.

“Gagasan bahwa satu perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari investasi pihak lain, bukan hanya investasi pada modal namun juga investasi pada sumber daya manusia, investasi pada jurnalisme, adalah tidak adil,” kata Perdana Menteri Anthony Albanese kepada wartawan, seperti dikutip dari 9News, Sabtu (2/3).


“Itu bukan cara Australia,” tambahnya.

Pemerintah sedang meminta saran dari Departemen Keuangan dan Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC) mengenai langkah selanjutnya.

Rod Sims, mantan ketua ACCC yang mengawasi rancangan undang-undang tersebut, menyebut keputusan Meta egois dan dia khawatir akan dampaknya terhadap masyarakat karena keputusan tersebut merusak kualitas jurnalisme yang muncul di media sosial.

"Ini adalah Meta yang mengabaikan parlemen Australia," kata Sims.

Media terbesar di Australia mengecam keputusan Meta dan menyebutnya sebagai serangan terhadap industri.

“Meta menggunakan kekuatan pasarnya yang sangat besar untuk menolak bernegosiasi, dan pemerintah berhak mengeksplorasi setiap opsi mengenai bagaimana kekuatan Kode Perundingan Media dapat digunakan,” kata Michael Miller, dari News Corp.

Meskipun tidak ada nilai kesepakatan yang diungkapkan, media Australia melaporkan bahwa kesepakatan Facebook bernilai 70 juta dolar Australia (706 miliar rupiah) per tahun bagi industri.

Banyak pemerintah di seluruh dunia tetap berupaya melindungi industri berita lokal mereka agar tidak tersingkir dari pasar periklanan online. Bulan lalu Indonesia mengatakan pihaknya juga berencana membuat perusahaan teknologi besar membayar konten berita.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Wakil Bupati Bogor Jaro Ade Dipanggil KPK

Selasa, 27 Oktober 2026 | 12:31

Bisnis Ritel MAP Tumbuh Dua Digit, Laba Bersih Capai Rp2,1 Triliun

Selasa, 27 Oktober 2026 | 12:30

Konser Ye Sumbang Perputaran Ekonomi Rp600 Miliar, UMKM Ikut Kecipratan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 12:20

Cari Pemimpin Baru, Kadin Jaktim akan Gelar Mukota VII

Selasa, 27 Oktober 2026 | 12:20

Ekosistem Baterai Makin Maju, Toyota Didorong Garap Full EV

Selasa, 27 Oktober 2026 | 12:16

KPK Panggil Sejumlah Tenaga Ahli dan Kepala Biro BNPB

Selasa, 27 Oktober 2026 | 12:01

Periksa Suhu

Selasa, 27 Oktober 2026 | 12:00

Dony Oskaria Kumpulkan Petinggi BUMN, Ada Apa?

Selasa, 27 Oktober 2026 | 11:51

Bank Mandiri Buka-bukaan Soal Kredit Rp40 Triliun ke Haji Isam, Beberkan Agunan Saham JARR-PGUN

Selasa, 27 Oktober 2026 | 11:41

Sempat Mangkir, KPK Bakal Panggil Ulang Suami Fadia Arafiq

Selasa, 27 Oktober 2026 | 11:26

Selengkapnya