Berita

Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy alias Rommy/Net

Politik

PPP: Hentikan Operasi Penggelembungan Suara PSI, Segera!

SENIN, 04 MARET 2024 | 09:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta operasi penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pileg 2024 segera dihentikan.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy alias Rommy, mengungkapkan, pihaknya sudah mendengar sejak sebelum Pemilu, bahwa ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan aparat dengan target PSI memperoleh 50.000 suara di tiap kabupaten/kota di Pulau Jawa, dan 20.000 suara di tiap kabupaten/kota di luar Jawa.

“Sejak sebelum Pemilu saya mendengar ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan aparat,” tandas Rommy, lewat keterangan resminya, di Jakarta, Senin (4/3).


Dia juga menjelaskan, praktik itu dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring Ormas kepemudaan tertentu, yang pernah dipimpin salah seorang menteri untuk memobilisasi suara PSI coblos gambar.

“Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivis, yang diberi pembiayaan langsung oleh aparat, sebelum Pemilu. Tapi sepertinya tak berjalan mulus, sehingga perolehan berdasarkan quick count jauh di bawah harapan lolos parliamentary threshold (PT),” urai Rommy.

Dia juga mengatakan, akurasi quick count menurut pimpinan lembaga-lembaga survei senior adalah plus-minus 1 persen, sehingga untuk lolos PT 4 persen dibutuhkan setidaknya angka quick count lebih dari 3 persen.

Maka, jika sebuah partai mendapat quick count 3 persen, dalam riil count dapat dibenarkan jika mendapat 4 persen, atau bisa juga sebaliknya, bisa dibenarkan jika hanya mendapat 2 persen. Sedangkan angka di seluruh lembaga survei, quick count PSI tertinggi kurang dari 2,95 persen.

Belakangan, usai pencoblosan, Rommy mendapat informasi ada upaya meloloskan PSI ke parlemen dengan 2 modus, yakni memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil, yang jauh dari lolos PT kepada coblos gambar partai itu, dan/atau memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai itu.

“Setelah melihat Sirekap beberapa hari terakhir, mulai muncul keanehan-keanehan yang disinyalir beberapa surveyor, seperti Prof Burhanuddin Muhtadi dan Yunarto Wijaya,” katanya.

Lebih lanjut Rommy menyebut kenaikan suara PSI dari beberapa TPS, sebagaimana dimuat di grafik akun X Burhanuddin Muhtadi, terjadi kenaikan tajam yang menyimpang dari trendline. Bahkan ada yang input Sirekap dari 110 TPS menyumbangkan sekitar 19.000 suara, yang berarti 173 suara per TPS.

Ia menjelaskan, jika partisipasi pemilih diasumsikan sama dengan 2019, maka suara sah tiap TPS = 81,69 persen x 300 suara = 245 suara per TPS. Itu berarti persentase suara PSI = 173/245 = 71 persen, dan seluruh partai lain hanya 29 persen.

"Sebuah angka yang sangat tidak masuk akal, mengingat PSI partai baru tanpa infrastruktur mengakar, dan kebanyakan Caleg RI-nya minim sosialisasi ke pemilih,” ungkapnya.

Lebih lanjut Rommy mengatakan, penggelembungan suara PSI banyak terungkap, bukan di tingkat TPS, tapi diduga mulai di pleno tingkat kecamatan.

Penggelembungan suara PSI diduga terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Setiap penggeseran suara tidak sah menjadi suara PSI.

“(Ini) jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta Pemilu lainnya,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya