Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) masa bakti 2023-2028/Ist
Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) menggelar acara pengukuhan pengurus untuk masa bakti 2023-2028 di Djakarta Theater, Jakarta, pada Kamis (29/2).
Dengan tema "INSA Wujudkan Maritim Indonesia Maju," pengukuhan ini diselaraskan dengan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) INSA.
Berdasarkan keterangan yang diterima Kantor Berita Politik RMOL pada Sabtu (2/3), acara ini turut dihadiri oleh Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, bersama jajaran pemerintahan lainnya.
Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto memberikan arahan kepada pengurus baru untuk bersatu padu dalam menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi mempengaruhi sektor pelayaran nasional.
Dalam pidatonya, Carmelita menyampaikan harapannya agar transisi kepemimpinan nasional berjalan lancar, dengan pemimpin baru memberikan kepastian usaha dan konsistensi dalam kebijakan ekonomi, terutama di sektor pelayaran.
"Di tengah ketidakpastian dunia saat ini, maka kami sangat harap kebijakan-kebijakan di sektor pelayaran yang memang sudah terbukti berdampak positif jangan diubah-ubah, sehingga setidaknya pelaku usaha mendapatkan kepastian berusaha," kata Carmelita.
Sementara itu, Sekretaris Umum DPP INSA, Darmansyah Tanamas, menyuarakan aspirasi agar presiden dan wakil presiden nantinya mendukung daya saing pelayaran nasional dengan langkah-langkah konkrit, seperti penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk jenis kapal tertentu.
DPP INSA juga mengharapkan pemerintah memberikan dukungan pendanaan untuk pengadaan kapal dengan suku bunga yang bersaing dan tenor panjang, sejalan dengan target pemerintah untuk mengurangi biaya logistik menjadi 8 persen pada tahun 2045.
Selain itu, INSA fokus pada efisiensi logistik dengan mengajukan harapan agar biaya kepelabuhanan lebih efisien. Ketua DPP INSA itu juga menyoroti perlunya perbaikan fasilitas infrastruktur dan peningkatan produktivitas pelabuhan.
Ia menekankan pentingnya menjaga iklim usaha pelayaran nasional yang sehat, mendorong kerjasama antara perusahaan BUMN dan perusahaan pelayaran swasta nasional guna membangun kegiatan usaha yang berkelanjutan.
"BUMN sebagai agent development membangun negeri di lokasi yang belum feasible secara bisnis, namun ketika telah komersial maka sebaiknya dilepas kepada mekanisme pasar swasta nasional saja," pungkas Carmelita.
