Berita

Pemaparan data pemilih Pemilu 2024 tidak wajar terjadi di Jeddah, Arab Saudi/RMOL

Politik

Terungkap, Pemilih Khusus di Jeddah 9 Kali Lipat dari DPT

JUMAT, 01 MARET 2024 | 16:10 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Data pemilih tidak wajar ditemukan di lingkup kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah, Arab Saudi.

Diungkap saksi dari Partai Gerindra, Mariyanto Jamim, jumlah pemilih Pemilu Serentak 2024 yang masuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Jeddah 9 kali lipat lebih banyak dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Temuan tersebut disampaikan Mariyanto dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara luar negeri tingkat nasional di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).


"DPK-nya besar sekali, 9.576 (suara). Itu prosesnya gimana sehingga lebih banyak DPK daripada DPT, (dan) DPTb?" ujar dia.

Mariyanto menjelaskan, jumlah pemilih dalam DPT hanya sebanyak 1.916 orang. Sehingga, dia menganggap data pemilih di Jeddah tidak masuk akal.

Sementara itu, Ketua PPLN Jeddah, Yasmi Adriansyah tak menampik adanya persoalan serius terkait data pemilih di setiap pemilihan.

"Memang ketika kami melihat pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya di PPLN Jeddah, selalu DPK besar jumlahnya," katanya.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmati, jumlah pemilih DPK di Jeddah lebih banyak dari DPT karena jumlah tenaga kerja ilegal (TKI) sangat banyak.

"Kalau ditanya siapa mereka yang DPK? Ini adalah mayoritas pekerja undocumented, TKI ilegal. Mereka tidak berani mendaftar khawatir dilaporkan KJRI kemudian dideportasi," tambah Siti.

Hingga berita ini diterbitkan, proses rekap suara untuk PPLN Jeddah belum disahkan Ketua KPU RI Hasyim Asyari karena masih dibahas data pemilih DPK yang diduga bermasalah.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya