Berita

Pemaparan data pemilih Pemilu 2024 tidak wajar terjadi di Jeddah, Arab Saudi/RMOL

Politik

Terungkap, Pemilih Khusus di Jeddah 9 Kali Lipat dari DPT

JUMAT, 01 MARET 2024 | 16:10 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Data pemilih tidak wajar ditemukan di lingkup kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah, Arab Saudi.

Diungkap saksi dari Partai Gerindra, Mariyanto Jamim, jumlah pemilih Pemilu Serentak 2024 yang masuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Jeddah 9 kali lipat lebih banyak dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Temuan tersebut disampaikan Mariyanto dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara luar negeri tingkat nasional di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).


"DPK-nya besar sekali, 9.576 (suara). Itu prosesnya gimana sehingga lebih banyak DPK daripada DPT, (dan) DPTb?" ujar dia.

Mariyanto menjelaskan, jumlah pemilih dalam DPT hanya sebanyak 1.916 orang. Sehingga, dia menganggap data pemilih di Jeddah tidak masuk akal.

Sementara itu, Ketua PPLN Jeddah, Yasmi Adriansyah tak menampik adanya persoalan serius terkait data pemilih di setiap pemilihan.

"Memang ketika kami melihat pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya di PPLN Jeddah, selalu DPK besar jumlahnya," katanya.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmati, jumlah pemilih DPK di Jeddah lebih banyak dari DPT karena jumlah tenaga kerja ilegal (TKI) sangat banyak.

"Kalau ditanya siapa mereka yang DPK? Ini adalah mayoritas pekerja undocumented, TKI ilegal. Mereka tidak berani mendaftar khawatir dilaporkan KJRI kemudian dideportasi," tambah Siti.

Hingga berita ini diterbitkan, proses rekap suara untuk PPLN Jeddah belum disahkan Ketua KPU RI Hasyim Asyari karena masih dibahas data pemilih DPK yang diduga bermasalah.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya