Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pemerintah Butuh 2,5 Juta Sapi Perah untuk Realisasikan Program Susu Gratis Prabowo-Gibran

JUMAT, 01 MARET 2024 | 08:25 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Indonesia membutuhkan 2 juta sapi perah untuk mewujudkan program bagi-bagi susu gratis yang diusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Bila tidak mencukupi, apalagi tidak ada sapi perah dalam negeri, dipastikan impor susu bakal melonjak.

Ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia di mana saat ini sangat kurang populasi sapi perah.


Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan (ID FOOD) Dirgayuza Setiawan mengatakan saat ini sapi perah dalam negeri hanya 400 ribu ekor. Jumlah ini bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Berbicara usai acara CNBC Economic Outlook, yang dikutip Jumat (1/3), Setiawan menegaskan, untuk memenuhi kebutuhan susu nasional, jumlah sapi perah yang diperlukan sejauh ini adalah 1,2 juta ekor. Bila ditambah dengan program susu gratis, maka dibutuhkan adalah sejumlah 2,5 juta sapi.

Penambahan sapi perah di dalam negeri telah diajukan sejak lama oleh ID FOOD. Setiawan berharap pada pemerintahan presiden baru hal itu bisa terlaksana.

"Itu nanti pemerintah yang akan datang yang membuat kebijakan supaya sektor produksi susu di Indonesia bisa menggeliat," jelasnya.

Data ID FOOD menunjukkan, Indonesia masih sangat ketergantungan susu impor (powder milk). Hal ini tercermin dari impor susu mencapai 80 persen dari seluruh kebutuhan dalam negeri, seperti dikutip dari EmitenNews.

Jika impor sapi perah tidak dilaksanakan, maka impor susu bakal melonjak tajam. Susu yang diimpor Indonesia dalam bentuk bubuk.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya