Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pemerintah Butuh 2,5 Juta Sapi Perah untuk Realisasikan Program Susu Gratis Prabowo-Gibran

JUMAT, 01 MARET 2024 | 08:25 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Indonesia membutuhkan 2 juta sapi perah untuk mewujudkan program bagi-bagi susu gratis yang diusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Bila tidak mencukupi, apalagi tidak ada sapi perah dalam negeri, dipastikan impor susu bakal melonjak.

Ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia di mana saat ini sangat kurang populasi sapi perah.


Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan (ID FOOD) Dirgayuza Setiawan mengatakan saat ini sapi perah dalam negeri hanya 400 ribu ekor. Jumlah ini bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Berbicara usai acara CNBC Economic Outlook, yang dikutip Jumat (1/3), Setiawan menegaskan, untuk memenuhi kebutuhan susu nasional, jumlah sapi perah yang diperlukan sejauh ini adalah 1,2 juta ekor. Bila ditambah dengan program susu gratis, maka dibutuhkan adalah sejumlah 2,5 juta sapi.

Penambahan sapi perah di dalam negeri telah diajukan sejak lama oleh ID FOOD. Setiawan berharap pada pemerintahan presiden baru hal itu bisa terlaksana.

"Itu nanti pemerintah yang akan datang yang membuat kebijakan supaya sektor produksi susu di Indonesia bisa menggeliat," jelasnya.

Data ID FOOD menunjukkan, Indonesia masih sangat ketergantungan susu impor (powder milk). Hal ini tercermin dari impor susu mencapai 80 persen dari seluruh kebutuhan dalam negeri, seperti dikutip dari EmitenNews.

Jika impor sapi perah tidak dilaksanakan, maka impor susu bakal melonjak tajam. Susu yang diimpor Indonesia dalam bentuk bubuk.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya