Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pemerintah Butuh 2,5 Juta Sapi Perah untuk Realisasikan Program Susu Gratis Prabowo-Gibran

JUMAT, 01 MARET 2024 | 08:25 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Indonesia membutuhkan 2 juta sapi perah untuk mewujudkan program bagi-bagi susu gratis yang diusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Bila tidak mencukupi, apalagi tidak ada sapi perah dalam negeri, dipastikan impor susu bakal melonjak.

Ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia di mana saat ini sangat kurang populasi sapi perah.


Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan (ID FOOD) Dirgayuza Setiawan mengatakan saat ini sapi perah dalam negeri hanya 400 ribu ekor. Jumlah ini bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Berbicara usai acara CNBC Economic Outlook, yang dikutip Jumat (1/3), Setiawan menegaskan, untuk memenuhi kebutuhan susu nasional, jumlah sapi perah yang diperlukan sejauh ini adalah 1,2 juta ekor. Bila ditambah dengan program susu gratis, maka dibutuhkan adalah sejumlah 2,5 juta sapi.

Penambahan sapi perah di dalam negeri telah diajukan sejak lama oleh ID FOOD. Setiawan berharap pada pemerintahan presiden baru hal itu bisa terlaksana.

"Itu nanti pemerintah yang akan datang yang membuat kebijakan supaya sektor produksi susu di Indonesia bisa menggeliat," jelasnya.

Data ID FOOD menunjukkan, Indonesia masih sangat ketergantungan susu impor (powder milk). Hal ini tercermin dari impor susu mencapai 80 persen dari seluruh kebutuhan dalam negeri, seperti dikutip dari EmitenNews.

Jika impor sapi perah tidak dilaksanakan, maka impor susu bakal melonjak tajam. Susu yang diimpor Indonesia dalam bentuk bubuk.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya