Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pemerintah Butuh 2,5 Juta Sapi Perah untuk Realisasikan Program Susu Gratis Prabowo-Gibran

JUMAT, 01 MARET 2024 | 08:25 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Indonesia membutuhkan 2 juta sapi perah untuk mewujudkan program bagi-bagi susu gratis yang diusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Bila tidak mencukupi, apalagi tidak ada sapi perah dalam negeri, dipastikan impor susu bakal melonjak.

Ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia di mana saat ini sangat kurang populasi sapi perah.


Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan (ID FOOD) Dirgayuza Setiawan mengatakan saat ini sapi perah dalam negeri hanya 400 ribu ekor. Jumlah ini bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Berbicara usai acara CNBC Economic Outlook, yang dikutip Jumat (1/3), Setiawan menegaskan, untuk memenuhi kebutuhan susu nasional, jumlah sapi perah yang diperlukan sejauh ini adalah 1,2 juta ekor. Bila ditambah dengan program susu gratis, maka dibutuhkan adalah sejumlah 2,5 juta sapi.

Penambahan sapi perah di dalam negeri telah diajukan sejak lama oleh ID FOOD. Setiawan berharap pada pemerintahan presiden baru hal itu bisa terlaksana.

"Itu nanti pemerintah yang akan datang yang membuat kebijakan supaya sektor produksi susu di Indonesia bisa menggeliat," jelasnya.

Data ID FOOD menunjukkan, Indonesia masih sangat ketergantungan susu impor (powder milk). Hal ini tercermin dari impor susu mencapai 80 persen dari seluruh kebutuhan dalam negeri, seperti dikutip dari EmitenNews.

Jika impor sapi perah tidak dilaksanakan, maka impor susu bakal melonjak tajam. Susu yang diimpor Indonesia dalam bentuk bubuk.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya