Berita

Sidang kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Belum Ada Capres Terpilih, Tak Bijak Bahas Program Makan Siang di Rapat Kabinet

KAMIS, 29 FEBRUARI 2024 | 14:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sidang kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Senin (26/2), turut membahas mengenai program unggulan dari Calon Presiden Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis.

Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran menilai langkah pemerintah membahas program makan siang gratis meski Prabowo belum ditetapkan presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sesuatu yang tidak bijak.

"Seharusnya tunggu keputusan resmi siapa yang menang, kemudian presiden terpilih membentuk tim transisi yang menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (29/2).


Setelahnya, barulah disusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Masa pemerintahan lama yang susun program pemerintahan baru? di RPJMN itulah kebijakan tentang makan siang gratis di masukan sebagai salah satu program strategis," tukas Andi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto  menjelaskan alasan pemerintah memasukan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 mendatang. Menurutnya hal itu supaya program bisa dilakukan dengan lancar pada tahun 2025 mendatang.

"Kita kan minta arahan pak Presiden Joko Widodo bahwa pemerintahan itu berlanjut. Keberlanjutan. Oleh karena itu program yang memerlukan anggaran itu dipersiapkan di earmarking di RAPBN 2025," jelasnya usai sidang kabinet.


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya