Berita

Sidang kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Belum Ada Capres Terpilih, Tak Bijak Bahas Program Makan Siang di Rapat Kabinet

KAMIS, 29 FEBRUARI 2024 | 14:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sidang kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Senin (26/2), turut membahas mengenai program unggulan dari Calon Presiden Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis.

Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran menilai langkah pemerintah membahas program makan siang gratis meski Prabowo belum ditetapkan presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sesuatu yang tidak bijak.

"Seharusnya tunggu keputusan resmi siapa yang menang, kemudian presiden terpilih membentuk tim transisi yang menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (29/2).


Setelahnya, barulah disusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Masa pemerintahan lama yang susun program pemerintahan baru? di RPJMN itulah kebijakan tentang makan siang gratis di masukan sebagai salah satu program strategis," tukas Andi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto  menjelaskan alasan pemerintah memasukan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 mendatang. Menurutnya hal itu supaya program bisa dilakukan dengan lancar pada tahun 2025 mendatang.

"Kita kan minta arahan pak Presiden Joko Widodo bahwa pemerintahan itu berlanjut. Keberlanjutan. Oleh karena itu program yang memerlukan anggaran itu dipersiapkan di earmarking di RAPBN 2025," jelasnya usai sidang kabinet.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya