Berita

Sidang kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Belum Ada Capres Terpilih, Tak Bijak Bahas Program Makan Siang di Rapat Kabinet

KAMIS, 29 FEBRUARI 2024 | 14:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sidang kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Senin (26/2), turut membahas mengenai program unggulan dari Calon Presiden Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis.

Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran menilai langkah pemerintah membahas program makan siang gratis meski Prabowo belum ditetapkan presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sesuatu yang tidak bijak.

"Seharusnya tunggu keputusan resmi siapa yang menang, kemudian presiden terpilih membentuk tim transisi yang menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (29/2).


Setelahnya, barulah disusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Masa pemerintahan lama yang susun program pemerintahan baru? di RPJMN itulah kebijakan tentang makan siang gratis di masukan sebagai salah satu program strategis," tukas Andi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto  menjelaskan alasan pemerintah memasukan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 mendatang. Menurutnya hal itu supaya program bisa dilakukan dengan lancar pada tahun 2025 mendatang.

"Kita kan minta arahan pak Presiden Joko Widodo bahwa pemerintahan itu berlanjut. Keberlanjutan. Oleh karena itu program yang memerlukan anggaran itu dipersiapkan di earmarking di RAPBN 2025," jelasnya usai sidang kabinet.


Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya