Berita

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Megawati Tak Ingin Pemerintahan Jokowi Terguncang

KAMIS, 29 FEBRUARI 2024 | 11:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Meskipun berencana mengajukan hak angket, namun Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri diyakini tidak ingin terjadi guncangan di dalam tubuh pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin di akhir masa jabatannya.

Menurut pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim, sinyal penggunaan hak angket terasa kian menguat setelah adanya pertemuan tiga orang Sekretaris Jenderal (Sekjen) dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS beberapa hari lalu.

"Untuk saat ini, PDIP sedang ditunggu untuk menjadi inisiator pengajuan hak angket. Sebagai parpol terbesar di parlemen, langkah politik PDIP berpeluang direspons positif oleh Nasdem, PKB, dan PKS," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (29/2).


Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai, pemilik kepentingan terbesar dalam hak angket ini adalah PDIP. Sebab, jagoan PDIP menempati urutan terakhir pada hasil sementara Pilpres 2024.

"Muncul informasi, Ketua Umum PDIP Megawati menyetujui penggunaan hak angket dan jika ini benar maka pengajuan hak angket bisa menguntungkan dua paslon sekaligus yakni paslon 1 dan 3," terang Wildan.

Meski menjadi partai politik (parpol) yang mengajukan hak angket, kata Wildan, PDIP tidak lantas menarik kadernya dari pemerintahan Jokowi.

"Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terlihat punya cara pandang sendiri. Kader yang bertugas sebagai menteri tetap akan diberi tugas menuntaskan pekerjaannya. Megawati tidak ingin terjadi guncangan di dalam tubuh pemerintahan Jokowi-Maruf Amin di masa akhir pemerintahannya," pungkas Wildan.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya