AHY: Kekuatan Utama Pembangunan IKN adalah Investasi

Kekuatan utama pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur terletak pada investasi.

Hal itu disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai mengunjungi Ibu Kota Nusantara, Rabu (28/2).

"Justru sekarang kita fokus kepada investasi, karena kekuatan utama dari pembangunan mahakarya seperti ini tentunya terletak pada investasi. Kita tidak ingin habis-habisan dari APBN tentunya, tapi dengan investasi yang kita alirkan baik dari investasi domestik maupun luar negeri. Itulah mengapa Kementerian ATR/BPN memiliki peran penting dengan lahan yang clean and clear bisa dikatakan demikian," ujar AHY.

Dengan lahan yang clean and clear, lanjutnya, investor memiliki keyakinan dan kepastian hukum dalam menjalankan usaha di IKN.

Ia berharap dengan semakin banyaknya investor yang tertarik untuk berinvestasi di IKN, maka bisa mengembangkan sekaligus mendongkrak perekonomian, bukan hanya perekonomian masyarakat di sekitar IKN, tetapi juga perekonomian secara nasional.

Dengan demikian, IKN tidak hanya menarik investasi namun juga bisa mengembangkan ekonomi di wilayah sekitarnya dan juga perekonomian secara nasional.

"Ini yang menjadi optimisme kita semuanya, Indonesia harus terus memiliki daya tarik bagi para investor," ujar AHY.

AHY melakukan kunjungan perdana ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (28/2). Ini adalah kunjungannya yang pertama setelah dilantik sebagai Menteri ATR.

Bersama rombongan, AHY meninjau sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di wilayah IKN, mulai dari proyek pembangunan gedung perkantoran kementerian, hingga lokasi proyek pembangunan Istana Presiden. Ia juga melihat langsung progres pembangunan lapangan Istana Presiden yang rencananya akan digunakan sebagai lokasi upacara peringatan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Ia mengakui bahwa dulu pernah menyatakan menolak keputusan pemerintah yang akan memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke wilayah IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara. Menurutnya, penolakan itu dilatarbelakangi akibat saat itu masih masa recovery dari pandemi Covid-19, sehingga perekonomian negara Indonesia masih belum stabil.

Namun, kini semua telah teratasi. Ia pun siap mendukung pembangunan dan investasi di wilayah IKN.