Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Hak Angket Potensi Gagal Goyang Pemerintahan Jokowi

KAMIS, 29 FEBRUARI 2024 | 07:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Meskipun nantinya hak angket bisa diajukan, namun diyakini akan gagal menggoyang kewibawaan pemerintahan Joko Widodo. Karena, Presiden Jokowi sudah menyiapkan kuda-kuda untuk menghadangnya.

Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim menilai peluang penggunaan hak angket kian terbuka, meski hasilnya diprediksi tak sesuai harapan dengan publik Indonesia.

"Pasalnya, Presiden Joko Widodo sudah menyiapkan kuda-kuda untuk menghadangnya. Artinya, hak angket bisa diajukan namun gagal menggoyang kewibawaan pemerintahan Joko Widodo," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (29/2).


Wildan berpandangan, hak angket yang disuarakan Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo untuk menggugat hasil sementara Pilpres 2024 berpotensi untuk dilaksanakan.

Perhitungan di atas kertas, ada empat partai politik (parpol) yang berpeluang untuk bersatu dan mengajukan hak angket, yakni PDIP, Nasdem, PKB, dan PKS. Jumlah total kursi DPR dari keempat parpol tersebut adalah 295 kursi.

"Angka 295 kursi merupakan jumlah yang terbilang besar. Bisa jadi ada pengurangan jumlah pendukung hak angket. Hal ini dimungkinkan terjadi jika ada lobi politik tingkat tinggi kepada Nasdem dan PKB. Sebab, kedua parpol ini masih menempatkan kadernya di pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin," pungkas Wildan.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya