Berita

Sekjen Matahukum, Mukhsin Nasir/Ist

Politik

Mendagri Didesak Copot Pj Bupati Muara Enim, Ini Alasannya

RABU, 28 FEBRUARI 2024 | 22:13 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Sorotan terhadap Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim Ahmad Rizali atas dugaan penyalahgunaan anggaran dinas terus mengalir deras dari kelompok masyarakat.

Menurut Sekjen Matahukum, Mukhsin Nasir, sebaiknya Pj Bupati Muara Enim tersebut segera dievaluasi dari jabatannya bahkan dicopot.

"Saya meminta Mendagri (Menteri Dalam Negeri) untuk segera mencopot Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali. Alasanya, dia telah menjadi sorotan publik karena diduga terindikasi korupsi," kata Sekjen Matahukum, Rabu (28/2/).

Lebih lanjut, dijelaskan Mukhsin, bahwa seorang pejabat publik terlebih dia Pj Bupati bila sudah terindikasi korupsi.

Maka, kata dia, patut diduga pejabat tersebut bermental korup yang tidak pantas menduduki jabatan itu.

"Masih Pj aja sudah terindikasi dugaan korupsi, apa lagi nanti bila jabatan Pj ini tetap dijabat bisa saja perilaku korup ini tetap terjadi. Maka itu, sebaiknya Pj bupati tersebut segera dicopot dari jabatannya oleh Mendagri agar Pj tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan antar waktu," jelas Mukhsin.

Masih kata dia, seharusnya sebelum Ahmad Rizali diangkat Pj Bupati oleh Mendagri, bisa diketahui latar belakangnya termasuk rekam jejaknya, apakah dia bermasalah atau tidak.

"Setelah dilantik oleh Mendagri, malah muncul adanya indikasi dugaan korupsi dari Pj Bupati Muara Enim. Hal ini menjadi kegagalan Mendagri dalam menyeleksi rekam jejak seorang Pj yang tidak bersih dari dugaan tindak pidana korupsi," bebernya.

Untuk diketahui, sebelumnya KPK Nusantara juga telah melaporkan Pj Bupati Muara Enim, Dr Ahmad Rizali ke Kemendagri terkait dugaan korupsi pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, Senin (19/2) kemarin. KPK Nusantara berharap laporan tersebut bisa ditindaklanjuti.

Populer

Pengamat: Jangan Semua Putusan MK Dikaitkan Unsur Politis

Senin, 20 Mei 2024 | 22:19

Panglima TNI Diminta Tarik Anggota Puspom dari Kejagung

Selasa, 28 Mei 2024 | 18:58

Produksi Film Porno, Siskaeee Cs Segera Disidang

Rabu, 22 Mei 2024 | 13:49

Topeng Mega-Hasto, Rakus dan Berbohong

Kamis, 23 Mei 2024 | 18:03

IAW Desak KPK Periksa Gubernur Jakarta, Sumbar, Banten, dan Jateng

Senin, 20 Mei 2024 | 15:17

Pj Gubernur Jabar Optimistis Polisi Mampu Usut Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Kamis, 23 Mei 2024 | 06:48

Pj Gubernur Jabar Ingatkan Dishub Tidak Ada Suap dan Pungli dalam Uji KIR

Senin, 27 Mei 2024 | 19:31

UPDATE

KPK Bakal Kembangkan ke Proses Penganggaran Terkait Korupsi Rumjab DPR RI

Kamis, 30 Mei 2024 | 10:03

Demokrat: Pasangan Khofifah-Emil Tak Tergantikan

Kamis, 30 Mei 2024 | 09:47

Investasi Kuat, Transportasi Berbasis Kereta di Bali Masuk Babak Baru

Kamis, 30 Mei 2024 | 09:37

Jalan Puan Nyapres Bisa Dimulai dari Juru Negosiasi PDIP-Prabowo

Kamis, 30 Mei 2024 | 09:30

Harga Emas Antam Anjlok Rp9 Ribu

Kamis, 30 Mei 2024 | 09:27

Kepala BNPB Tinjau Penanganan Darurat Erupsi Gunung Ibu

Kamis, 30 Mei 2024 | 09:24

Oposisi Spanyol Dikecam karena Kunjungi Netanyahu di Israel

Kamis, 30 Mei 2024 | 09:11

6 General Manager PT Antam Tersangka Korupsi 109 Ton Emas

Kamis, 30 Mei 2024 | 08:49

Perludem Ingatkan Pentingnya Perbaikan Sistem Pemilu

Kamis, 30 Mei 2024 | 08:46

CEO Sate Maranggi Kantongi Rekomendasi PKS dan PKB

Kamis, 30 Mei 2024 | 08:22

Selengkapnya