Berita

Balkoters Talk 2024 bertajuk 'Optimalisasi SJUT Menuju Jakarta Kota Global' yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/2)/Ist

Nusantara

Jakarta Kota Global, JIP Optimalkan SJUT dari Telekomunikasi hingga Air

RABU, 28 FEBRUARI 2024 | 21:28 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) mengoptimalkan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) untuk mendukung Jakarta sebagai Kota Global.

Anak perusahaan dari PT Jakarta Propertindo atau Jakpro (Perseroda) ini mendapat disposisi penugasan Jakpro dari Pemprov DKI Jakarta untuk membangun SJUT sebagaimana Keputusan Gubernur (Kepgub).

"Waktu kami mulai membangun, hambatannya banyak sekali," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT JIP Ivan C Permana saat Balkoters Talk 2024 bertajuk 'Optimalisasi SJUT Menuju Jakarta Kota Global' yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/2).


Ivan mengurai, pertama perseroan harus menentukan desain SJUT yang akan diterapkan. Kedua, JIP harus menentukan sasaran pengguna SJUT.

"Jadi yang pertama bangun di Mampang itu kurang besar, kurang ini, kurang itu. Jadi kami bangunnya saat itu berdasarkan asumsi," kata Ivan.

Menurut dia, ada beberapa proses dalam pemanfaatan SJUT. Tahap awal pihaknya membangun terlebih dahulu SJUT di bawah tanah, kedua operator memindahkan jaringan utilitasnya yang membentang di udara ke dalam tanah.

"Layanan internet yang tadinya on di atas udara lalu dipindahkan ke bawah, karena kalau kami putus begitu saja nanti layanannya terganggu," kata Ivan.

Selain itu, kata dia, desain yang dibuat pada saat awal 2020 dan 2021 itu belum maksimal, kemudian perseroan juga masih belajar membangun SJUT. Selanjutnya, belum ada operator yang mau memindahkan utilitasnya dari membentang di udara ke dalam tanah.

"Di satu sisi kami sudah keluar ongkos (pembangunan SJUT), desainnya sudah diperbaiki, tapi nggak ada yang masuk. Dampaknya adalah kami kehabisan modal, untuk membangun 25 kilometer itu banyak keluar dari sisi dana maupun teknis, tapi revenue-nya (pendapatannya) nggak ada," kata Ivan.

Ivan mengungkapkan, pada 2019 lalu Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang menugaskan Jakpro dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk melaksanakan SJUT.

Kemudian pada Mei 2021, Pemprov DKI mengeluarkan Kepgub sebagai tindaklanjut dari Pergub tersebut yang menginstruksikan Jakpro membangun 115 kilometer SJUT di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, sedangkan Sarana Jaya 100 kilometer di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.

"Sayangnya, di dalam Pergub disebutkan bahwa waktu pembangunan adalah dua tahun sejak Kepgub diterbitkan. Jadi dua tahunnya di Mei 2023. Jadi itulah yang menjadi review pemprov, bagaimana? Kami jawab, pak waktu itu kami masih belajar, bagaimana membangun SJUT yang benar," kata Ivan.

Diketahui, Jakpro mendapatkan penugasan membangun SJUT sepanjang 115 kilometer selama dua tahun, namun realisasinya hanya 25 kilometer.

Penugasan ini tertuang dalam Kepgub DKI Jakarta Nomor 645 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Kepgub Nomor 1016 Tahun 2020 tentang Penunjukan Lokasi Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Perseroan Terbatas.

"SJUT adalah jaringan yang nantinya dilewati oleh utilitas fasilitas kota, secara definisi utilitas itu ada empat. Pertama ada listrik, kedua air, ketiga gas dan keempat telekomunikasi atau internet," demikian Ivan.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

LPDP Perkuat Ekosistem Karier Alumni, Gandeng Danantara dan Industri

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:04

RDPU dengan Komisi III DPR, Hotman Paris: Tuntutan Mati ABK Fandi Ramadhan Janggal

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:02

Kenaikan PT Bikin Partai di DPR Bisa Berguguran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:39

KPK Panggil Ketua KPU Lamteng di Kasus Suap Bupati

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:38

DPR Jadwalkan Pemanggilan Dirut LPDP Sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:30

Great Institute: Ancaman Terbesar Israel Bukan Palestina, Tapi Netanyahu

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:22

KPK Panggil Edi Suharto Tersangka Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:06

IHSG Siang Ini Tergelincir, Nyaris Seluruh Sektor Merana

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:51

Rusia Pertimbangkan Kirim Bantuan BBM ke Kuba

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:29

Partai Buruh Bakal Layangkan Gugatan Jika PT Dinaikkan

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:27

Selengkapnya