Berita

Balkoters Talk 2024 bertajuk 'Optimalisasi SJUT Menuju Jakarta Kota Global' yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/2)/Ist

Nusantara

Jakarta Kota Global, JIP Optimalkan SJUT dari Telekomunikasi hingga Air

RABU, 28 FEBRUARI 2024 | 21:28 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) mengoptimalkan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) untuk mendukung Jakarta sebagai Kota Global.

Anak perusahaan dari PT Jakarta Propertindo atau Jakpro (Perseroda) ini mendapat disposisi penugasan Jakpro dari Pemprov DKI Jakarta untuk membangun SJUT sebagaimana Keputusan Gubernur (Kepgub).

"Waktu kami mulai membangun, hambatannya banyak sekali," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT JIP Ivan C Permana saat Balkoters Talk 2024 bertajuk 'Optimalisasi SJUT Menuju Jakarta Kota Global' yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/2).


Ivan mengurai, pertama perseroan harus menentukan desain SJUT yang akan diterapkan. Kedua, JIP harus menentukan sasaran pengguna SJUT.

"Jadi yang pertama bangun di Mampang itu kurang besar, kurang ini, kurang itu. Jadi kami bangunnya saat itu berdasarkan asumsi," kata Ivan.

Menurut dia, ada beberapa proses dalam pemanfaatan SJUT. Tahap awal pihaknya membangun terlebih dahulu SJUT di bawah tanah, kedua operator memindahkan jaringan utilitasnya yang membentang di udara ke dalam tanah.

"Layanan internet yang tadinya on di atas udara lalu dipindahkan ke bawah, karena kalau kami putus begitu saja nanti layanannya terganggu," kata Ivan.

Selain itu, kata dia, desain yang dibuat pada saat awal 2020 dan 2021 itu belum maksimal, kemudian perseroan juga masih belajar membangun SJUT. Selanjutnya, belum ada operator yang mau memindahkan utilitasnya dari membentang di udara ke dalam tanah.

"Di satu sisi kami sudah keluar ongkos (pembangunan SJUT), desainnya sudah diperbaiki, tapi nggak ada yang masuk. Dampaknya adalah kami kehabisan modal, untuk membangun 25 kilometer itu banyak keluar dari sisi dana maupun teknis, tapi revenue-nya (pendapatannya) nggak ada," kata Ivan.

Ivan mengungkapkan, pada 2019 lalu Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang menugaskan Jakpro dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk melaksanakan SJUT.

Kemudian pada Mei 2021, Pemprov DKI mengeluarkan Kepgub sebagai tindaklanjut dari Pergub tersebut yang menginstruksikan Jakpro membangun 115 kilometer SJUT di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, sedangkan Sarana Jaya 100 kilometer di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.

"Sayangnya, di dalam Pergub disebutkan bahwa waktu pembangunan adalah dua tahun sejak Kepgub diterbitkan. Jadi dua tahunnya di Mei 2023. Jadi itulah yang menjadi review pemprov, bagaimana? Kami jawab, pak waktu itu kami masih belajar, bagaimana membangun SJUT yang benar," kata Ivan.

Diketahui, Jakpro mendapatkan penugasan membangun SJUT sepanjang 115 kilometer selama dua tahun, namun realisasinya hanya 25 kilometer.

Penugasan ini tertuang dalam Kepgub DKI Jakarta Nomor 645 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Kepgub Nomor 1016 Tahun 2020 tentang Penunjukan Lokasi Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Perseroan Terbatas.

"SJUT adalah jaringan yang nantinya dilewati oleh utilitas fasilitas kota, secara definisi utilitas itu ada empat. Pertama ada listrik, kedua air, ketiga gas dan keempat telekomunikasi atau internet," demikian Ivan.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya