Berita

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq/Ist

Politik

Perindo Minta Pemilu 2024 Digelar Ulang

RABU, 28 FEBRUARI 2024 | 18:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Perindo meminta agar Pemilu 2024 digelar ulang. Pasalnya, tidak sedikit data Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selalu bermasalah.

"Kita minta agar pemilu baik terkait dengan Pilpres maupun Pileg yang hari ini kita tidak tahu terkait dengan kebenaran hasil yang ada, maka Partai Perindo mengajukan pemilihan ulang," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq dalam keterangannya, Rabu (28/2).

Rofiq mengatakan, pihaknya banyak menemukan berbagai anomali sehingga partai politik mengalami satu kebingungan di dalam mengikuti proses ini.


"Membuat kita akhirnya bersikap bahwa tentu dengan adanya Sirekap yang telah dibuktikan yang telah kita tampilkan ini sangat sangat tidak profesional. Apa yang ada di dalam sirekap itu juga menunjukkan bahwa penyelenggara tidak berkompeten di dalam menjadikan sebuah data," ucap aktivis Muhammadiyah ini.

Selain itu, kata Rofiq, lembaga pengawasan dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai tak bisa mengakomodir berbagai dugaan kecurangan pemilu.

"Hari ini Pemilu sangat berkurang soal legitimasinya, bisa melihat secara langsung terhadap Sirekap ini dan mereka tidak mengetahui secara sesungguhnya apa yang terjadi karena ketika kami menyatakan bahwa prosesnya sudah benar tetapi hasilnya tidak pernah benar," bebernya.

Rofiq menyatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk menjaga suara yang hingga kini masih dalam tahap rekapitulasi. Oleh sebab itu, dirinya mengimbau kepada seluruh kader untuk terus melakukan pengawasan.

"Menjaga setiap satu suara yang telah diberikan oleh masyarakat terhadap kita jangan sampai suara Partai Perindo bergeser kepada partai-partai yang lain,” jelas dia.

“Tentu saya minta kepada semuanya untuk terus menjaga ini dan berkomitmen agar apa yang menjadi cita-cita politik kita," tandasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya