Berita

Saksi dari pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Al-Munardir mencecar Ketua KPU RI Hasyim Asyari soal Sirekap, di Ruang Sidang Utama Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2)/RMOL

Politik

Rapat Pleno Rekap Suara Nasional Lanjut, KPU Dicecar soal Sirekap

RABU, 28 FEBRUARI 2024 | 17:54 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024 dilanjutkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Namun, persoalan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) jadi satu hal yang dipertanyakan sebelum acara dimulai.

Peserta pemilu yang pertama mencecar KPU RI mengenai Sirekap adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang bertindak sebagai saksi pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dimana, partai politik (parpol) berlogo banteng moncong putih itu mempertanyakan fungsi Sirekap dalam hal penetapan hasil pemilu. Terlebih, Sirekap dianggap bermasalah karena ada selisih angka perolehan suara yang tertera di Sirekap dengan formulir C.Hasil Plano.


"Kepastian hukum Sirekap, ini sudah membuat kegaduhan di hampir semua tingkatan pleno, ada pemahaman-pemahaman yang berbeda, ada yang mengatakan jadi dasar, ada yang tidak," kata salah satu saksi dari Paslon 03 yang memakai kemeja merah dengan logo PDIP, Al-Munardir, di Ruang Sidang Utama Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2).

Dia mengatakan, tindak lanjut KPU RI atas permasalahan selisih angka di Sirekap tidak melibatkan perwakilan pasangan capres-cawapres atau parpol. Sehingga, proses koreksi yang dilakukan KPU terhadap angka perolehan suara di Sirekap dengan C.Hasil Plano patut dipertanyakan.

"Ini hal yang krusial pak, ini persoalan angka, persoalan krusial, karena semua yang disinkronisasi adalah data-data yang berangkat dari TPS (Tempat Pemungutan Suara)," sambungnya menanyakan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asyari yang memimpin rapat pleno.

Selain saksi dari Ganjar-Mahfud, juga turut berbicara saksi dari pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Salah satu yang dikritisi adalah soal transparansi Sirekap.

"Makanya kita dari paslon 01 sudah mengingatkan untuk ayo dong kita mengajak partai-partai lain kita audit nih apakah aplikasi itu layak," kata saksi 01 tersebut.

Dia mengungkapkan salah satu akibat dari permasalah Sirekap yang tidak memberikan kepastian dalam hal penghitungan suara.

"Apa yang kita khawatirkan ternyata terjadi akibat Sirekap itu kan, banyak teman-teman saya juga dari paslon nomor 1, dari koalisi pendukung, jadi gila suaranya itu, dari 20 ribu suara tinggal 500, dari 281 ribu suara jadi nol, itu akibat aplikasi Sirekap seolah-olah aplikasi tersebut bermain-main," tandasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya