Berita

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Dr. Capt Antoni Arif Priadi/Net

Nusantara

Dirjen Hubla: Insan KPLP Punya Tanggung Jawab Besar Penegakan Hukum di Laut

RABU, 28 FEBRUARI 2024 | 14:47 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Peringatan HUT ke-51 Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) dan HUT ke-36 Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) berlangsung penuh hikmat di  Lapangan Bintang Sekolah Tinggi Pelayaran (STIP) Jakarta Utara, Rabu (28/2).

Mengangkat tema 'Melalui Sinergitas Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Optimis Menjamin Keselamatan dan Keamanan Pelayaran untuk Menuju Zero Accident' peringatan tersebut dipimpin Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Dr. Capt Antoni Arif Priadi.

“Laut Kepulauan Indonesia memberikan akses damai kepada kapal-kapal yang melintas itu menjadi perhatian kita," ujar Dirjen Hubla.


Menurut dia, insan KPLP memiliki tanggung jawab yang besar baik secara nasional maupun internasional.

“Tanggung jawab dalam bidang patroli, pengamanan dan penegakan hukum pelayaran, intelijen serta advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah, pekerjaan bawah laut dan sarana,” bebernya.

Institusi yang sudah berdiri dari tahun 1950 dengan nama Dinas Penjagaan Laut dan Pantai itu kini memiliki 264 unit pelaksana teknis dan 5 Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai dengan armada 680 kapal patroli.

Lembaga yang didapuk menjadi Coast Guard Indonesia dengan semboyan Dharma Jala Praja Tama itu terus berjuang mewujudkan keselamatan dan keamanan laut Indonesia.

Acara yang dihadiri oleh stakeholder maritim itu juga disertai kampanye keselamatan dengan memberikan life jacket kepada beberapa nelayan setempat.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya