KPU Rekap Suara Tingkat Nasional, Perwakilan Paslon 1 dan 3 Tak Hadir

Rapat pleno terbuka digelar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 secara nasional.

Rapat dipimpin Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, dihadiri pihak-pihak terkait, bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2).

Hasyim didampingi 6 anggota KPU RI, diantaranya Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajad, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, August Mellaz, dan Idham Holik.

Nampak hadir juga, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), antara lain Lolly Suhenty dan Herwyn JH Malonda.

Beberapa perwakilan peserta Pemilu, saksi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), saksi partai politik (parpol), hingga Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), juga tampak hadir.

"Kita bertemu di sini dalam rangka rapat pleno terbuka yang kita mulai hari ini, Rabu, 28 Februari 2024, dan insya Allah sampai dengan akhir penetapan hasil pemilu nasional pada 20 Maret 2024," tutur Hasyim.

Setelah itu Hasyim resmi membuka rapat pleno hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Serentak 2024.

Sayangnya, ternyata tidak semua perwakilan peserta Pemilu hadir pada rapat pleno itu. Hal itu diketahui saat Hasyim membacakan surat mandat untuk saksi peserta Pemilu yang masuk KPU RI.

"Surat mandat yang sudah masuk dari pasangan Prabowo-Gibran, pasangan nomor urut 2. Saksi yang diberikan mandat atas nama Fritz Edward Siregar, Prasetyo Hadi, Juri Ardiantoro, dan Fitra Kurnia," urai Hasyim.

Setelah itu Hasyim langsung membacakan surat mandat yang diserahkan Parpol ke KPU RI. Secara bergantian Hasyim membacakan Parpol yang mengirim saksi untuk hadir di rapat pleno.

Berikut Parpol yang menghadirkan saksi pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Serentak 2024 Tingkat Nasional:

1. DPP Partai Gerindra
2. DPP Partai Golongan Karya (Golkar)
3. DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
4. DPP Partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
5. DPP Partai Amanat Nasional (PAN)
6. DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
7. DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
8. DPP Partai Ummat.