Ketua DPP Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzily di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (27/2)/RMOL
DPP Partai Golkar tak masalah jika Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ingin bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ketua DPP Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzily mengatakan, sejak awal koalisi pendukung Prabowo-Gibran akan terbuka untuk menerima parpol yang tidak mendukung mereka di Pilpres 2024.
"Sejak awal Pak Prabowo dan Mas Gibran selalu menyampaikan bahwa Koalisi Indonesia Maju adalah koalisi yang sangat inklusif, yang akan merangkul semua komponen terbaik bangsa,” kata Ace kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (27/2).
“Karena kita punya komitmen untuk bagaimana menjadikan Indonesia maju sehingga insya Allah tidak ada yang ditinggalkan," tambahnya.
Kendati demikian, Ace menegaskan bahwa parpol yang ingin bergabung harus setuju dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh koalisi Prabowo-Gibran.
"Bagi kami prinsipnya siapapun yang memiliki cita-cita yang sama dan sesuai dengan visi yang mau dibangun oleh Prabowo-Gibran tentu kami sangat terbuka," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar ini.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno menunggu keputusan Rapat Pimpinan Partai Nasional (Rapimnas) untuk menentukan langkah PPP di pemerintahan selanjutnya.
Sandi menjelaskan secara pribadi dirinya siap jika pemerintah selanjutnya mengajak masuk ke kabinet. Hal tersebut tidak terlepas untuk membantu pemerintah membangun bangsa.
Namun langkah tersebut tentu menunggu hasil keputusan Rapimnas PPP. Di sisi lain pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih nantinya. Dia tidak ingin mencampuri lebih jauh urusan pembagian kursi di kabinet selanjutnya.
"Kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, Partai Persatuan Pembangunan untuk persatuan Indonesia dan pembangunan, harus ikut aktif dalam membangun bangsa. Tapi tentu ada prosesnya, nanti ada Rapimnas dan sebagainya," kata Sandi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2).
