Berita

Kapal penjaga pantai China/Net

Dunia

Lima Kapal Penjaga Pantai China Masuk ke Perairan Terlarang Taiwan

SELASA, 27 FEBRUARI 2024 | 15:31 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pergerakan kapal penjaga pantai China di dekat perairan Taiwan semakin masif, menyusul kasus tewasnya nelayan Beijing pekan lalu.

Kepala Dewan Urusan Kelautan Taiwan, Kuan Bi-ling mengatakan bahwa pada Senin (26/2) lima kapal penjaga pantai China memasuki perairan terlarang di sekitar pulau Kinmen.

"Kapal-kapal China kemudian meninggalkan wilayah tersebut tidak lama setelah penjaga pantai Taiwan menyuruh mereka pergi," ungkap Kuan, seperti dikutip dari Reuters.


Tapi menurut Kuan, tindakan China tetap saja merupakan bentuk ancaman terhadap kedaulatan Taiwan.

"Kehadiran kapal-kapal itu memiliki signifikansi politik yang tinggi, ini menunjukkan ambisi China terhadap kedaulatan Taiwan," ujarnya.

Taiwan memiliki garnisun militer besar di Kinmen, yang duhulunya merupakan lokasi pertempuran selama puncak Perang Dingin.

Pekan lalu, otoritas Taiwan membantah keras tuduhan yang dilayangkan China tentang tindak pengusiran dan kekerasan terhadap nelayan Beijing.

Dikatakan bahwa kapal China itu melanggar batas masuk ke perairan dekat Pulau Beiding di Kinmen, Taiwan, untuk menangkap ikan secara ilegal pada 13 Februari lalu.

Sehingga Petugas Patroli Laut Taiwan mengirimkan kapal patroli untuk melakukan pemeriksaan.

Kendati demikian, kapal itu menolak pemeriksaan, menghindar, dan melarikan diri hingga terjadi insiden kapal terbalik.

Dua diantara para nelayan China tersebut meninggal dunia setelah upaya penyelamatan.

Setelahnya China berkomitmen untuk tidak lagi mematuhi batas maritim de facto dengan Taiwan dan akan memperluas aktivitas pasukan penjaga pantai di wilayah tersebut.


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya