Berita

Ketua KPU RI Hasyim Asyari/RMOL

Politik

KPU Klaim Data Pemilih di Kuala Lumpur yang Faktual Hanya 62 Ribu, tapi Kenapa PSU?

SELASA, 27 FEBRUARI 2024 | 13:45 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Keterangan berbeda mengenai latar belakang masalah pencoblosan Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia ditunjukan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, masalah pencoblosan di Kuala Lumpur yang ditemukan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), sudah dipastikan akan ditindaklanjuti pihaknya.

Dia menyatakan, KPU RI menjalankan rekomendasi hasil pengawasan Bawaslu RI atas pencoblosan di Kuala Lumpur. Isinya, meminta pemungutan dan penghitungan suara ulang (PSU) dilaksanakan untuk metode pos dan kotak suara keliling (KSK).

Rekomendasi itu dikeluarkan Bawaslu RI, karena mendapati data pemilih yang disusun dalam daftar pemilih tetap (DPT) di sana bermasalah. Namun, Hasyim membantah bahwa pihaknya tidak benar dalam menyusun DPT di Kuala Lumpur.

Padahal, Bawaslu RI menemukan basis data pemilih yang dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit), yaitu Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), hanya 12 persen dari total sekitar 490 ribu lebih nama.

"Kira-kira begini. (Angka) 497 ribu itu DP4, data penduduk potensial pemilih. Dan kemudian di cek yang alamatnya dikenali, itu sekitar 62 ribu. Dan yang lain itu alamatnya tidak dikenali," ujar Hasyim kepada wartawan, Selasa (27/2).

Hasyim juga tidak sepakat apabila PSU Pemilu 2024 di Kuala Lumpur disebut-sebut mirip dengan kejadian PSU di wilayah yang sama pada Pemilu 2019 silam.

"Kalau 2019 masalah yang di Kuala Lumpur bukan soal daftar pemilihnya, karena ditemukan surat suara dengan metode pos yang kemudian diketahui sudah ada di luar (bukan diterima pemilih yang terdaftar di DPT), (tapi) dicoblos oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tuturnya.

Lebih dari itu, Hasyim juga membantah mengenai temuan Bawaslu RI yang memperoleh keterkaitan ketidaksesuaian data pemilih dengan munculnya peristiwa surat suara pemilihan metode pos dicoblos bukan oleh pemilih dalam jumlah banyak.

Peristiwa itu juga telah diketahui masyarakat Indonesia melalui sebuah video yang viral di media sosial (medsos). Di mana, terdapat sejumlah orang berada di suatu ruangan, dan terdapat surat suara pos berkarung-karung, dan dicoblos sesuai keinginan pihak tertentu yang diduga mempekerjakan mereka.

Kendati begitu, Hasyim yang telah menjabat Anggota KPU RI selama dua periode memastikan, PSU untuk pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) untuk daerah pemilihan (Dapil) II DKI Jakarta Tahun 2024 di Kuala Lumpur, akan dimulai dari pemutakhiran data pemilih.

"Jadi berdasarkan (hasil pengawasan) pemilihan oleh Bawaslu, baik Panwaslu Kuala Lumpur maupun KPU Pusat, dipandang penting ya untuk memeriksa kembali, memutakhirkan kembali daftar pemilih di Kuala Lumpur sebagai basis untuk PSU," demikian Hasyim menambahkan.

Populer

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Menteri PANRB Jangan Jadi Firaun Baru

Selasa, 11 Maret 2025 | 07:13

Kemenkeu Belum Rilis APBN 2025, Rocky Gerung: Ada Data yang Disembunyikan?

Selasa, 11 Maret 2025 | 06:45

Kejar Sampai Banyumas, Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Ibu dan Anak di Tambora

Selasa, 11 Maret 2025 | 06:31

Gubernur Jateng Optimistis Capai Target Pangan 11 Juta Ton

Selasa, 11 Maret 2025 | 06:16

Terlena Naturalisasi dan Tendangan Erick

Selasa, 11 Maret 2025 | 06:01

Dijemput Paksa, Pengusaha Haji Alim Dijebloskan Kejari Muba ke Rutan Palembang

Selasa, 11 Maret 2025 | 05:58

Impor Gula Vs Penghuni Usus

Selasa, 11 Maret 2025 | 05:56

Kekayaan Menteri PU Dody Hanggodo di LHKPN, Sering Pakai Ikat Pinggang Hermes

Selasa, 11 Maret 2025 | 05:51

LPH Quality Syariah Dukung BPJPH Jadikan Indonesia Pusat Halal Dunia

Selasa, 11 Maret 2025 | 05:42

Buntut Penundaan Pelantikan, Ratusan CPPPK Banjarnegara Ancam Geruduk Jakarta

Selasa, 11 Maret 2025 | 05:18

Selengkapnya