Berita

Momen pertemuan Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Kepala Staf Kepresiden (KSP), Moeldoko di sidang kabinet/Ist

Politik

Keakraban Moeldoko-AHY seperti Api dalam Sekam

SELASA, 27 FEBRUARI 2024 | 12:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keakraban Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Kepala Staf Kepresiden (KSP), Moeldoko diyakini hanya sebatas seremoni. Karena, Partai Demokrat dipastikan tidak akan mudah melupakan peristiwa kudeta.

Begitu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi keakraban AHY dan Moeldoko di Istana Negara pada Senin kemarin (26/2).

Menurut Saiful, keakraban AHY yang juga merupakan Ketua Umum (Ketum) Demokrat dengan Moeldoko di sidang Kabinet menandakan dipertemukan karena jabatan masing-masing.


"Moeldoko dan AHY seperti selesai di tangan Jokowi dengan jabatan yang disandangnya, yakni sama-sama sebagai pembantu presiden. Saya kira keakraban AHY dan Moeldoko hanya sebatas seremoni saja, karena Demokrat tentu tidak akan mudah melupakan peristiwa kudeta Demorat di masa yang silam," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/2).

Mengingat, kata Saiful, Demokrat sudah berdarah-darah untuk mempertahankan partai dari ancaman pengambilalihan secara paksa oleh Moeldoko. Dan hari ini, tanpa diambilalihpun Demokrat pada akhirnya tunduk kepada kekuasaan dengan menjadi bagian dari kekuasaan saat ini.

"Meski saya kira dalam politik tidak ada lawan abadi, maka bisa jadi AHY dan Demokrat telah mengubur jauh-jauh peristiwa kudeta yang coba dilakukan oleh Moeldoko saat itu. Namun publik dapat melihat keakraban Moeldoko dan AHY dalam rapat kabinet seperti api dalam sekam, di permukaan nampak akrab, tapi dalam hati tetap bergejolak," terang Saiful.

Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, fenomena kudeta partai politik akan terus menghiasi parpol di Indonesia. Peristiwa tersebut tidak akan terlupakan, apalagi seperti yang terjadi dalam tubuh Partai Demokrat, di mana orang luar partai yang mencoba mengambil alih partai.

"Manuver kudeta Demokrat tentu menguntungkan partai, karena publik melihat dengan adanya isu tersebut Demokrat dipandang sebagai bagian dari partai yang dizalimi waktu itu, meskipun pada akhirnya harus tunduk dan patuh pada pemerintahan," kata Saiful.

"Tentu hal tersebut sah-sah saja, karena tentu perjalanan politik selalu dinamis sesuai dengan perkembangan dan situasi politik yang ada. Namun tentu publik dapat menilai konsistensi parpol dalam menghadapi dinamika politik yang terus berkembang," pungkas Saiful.



Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

UPDATE

Jaga Produktivitas dan Kelestarian, Agrinas Palma-BNPB Sinergi Tangkal Karhutla

Selasa, 03 November 2026 | 14:10

Kerja Sama Korea-Indonesia Perkuat Transformasi Digital Koperasi

Selasa, 03 November 2026 | 14:06

Gibran Selalu Dibela Mati-matian oleh Barisan Pendukungnya

Selasa, 03 November 2026 | 14:01

KPK Lepas Dua Pejabat Asal Kejagung, Mungki Hadipratikto Bakal Bertugas di BGN

Selasa, 03 November 2026 | 14:00

Babak Baru Piala Asia 2027, Alasan dan Jadwal Terbaru Penundaan Turnamen

Selasa, 03 November 2026 | 13:56

Kemlu Benarkan Dua WNI Tewas Saat Memancing di Jepang

Selasa, 03 November 2026 | 13:49

Fraksi Gerindra Belum Bersikap soal Putusan MA terkait Gibran

Selasa, 03 November 2026 | 13:45

Ketua KPK Pastikan Dalam Waktu Dekat Panggil Nusron Wahid

Selasa, 03 November 2026 | 13:35

PKS Minta Pemerintah Bebaskan PPN Produk Pembalut

Selasa, 03 November 2026 | 13:29

Soal Boikot Raffi Ahmad, Sosiolog Ingatkan Tanda Kehancuran Negara Bersumber dari Internal

Selasa, 03 November 2026 | 13:11

Selengkapnya