Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist

Politik

Serius Gulirkan Hak Angket, PDIP Harus Tarik Kader dari Kabinet

SELASA, 27 FEBRUARI 2024 | 10:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Jika benar-benar serius ingin melakukan hak angket, kader-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang ada di kabinet Joko Widodo seharusnya ditarik agar tidak dianggap inkonsisten.

Begitu yang disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi rencana PDIP yang akan melakukan hak angket terkait pelaksanaan Pilpres 2024, namun masih ada kader PDIP yang berada di pemerintahan Jokowi.

"Saya kira tepat dan benar apabila memang PDIP serius melakukan angket, maka sudah semestinya PDIP menarik seluruh kader dari kabinet Jokowi," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/2).


Saiful menilai, PDIP anomali karena menggembar-gemborkan anomali hasil pemilu, tapi PDIP sendiri juga anomali, yakni berkoar-koar hak angket tapi masih menempatkan kader-kadernya di pemerintahan.

"Mestinya jika memang benar-benar akan melakukan hak angket, maka harusnya didahului dengan menarik seluruh menteri yang berasal dari PDIP dari pemerintahan Jokowi," kata Saiful.

Akibatnya, kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, publik akan menganggap bahwa PDIP inkonsistensi.

"Publik melihat ini adalah sebuah inkonsistensi PDIP. Di satu sisi PDIP pendukung pemerintahan, namun di sisi yang lain ia justru menggulirkan hak angket. Anomali seperti itulah yang akan terekam di mata publik, dan tentu publik akan semakin tidak simpatik dengan sikap PDIP saat ini," pungkas Saiful.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya