Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pemerintah Jamin Tidak Ada Kenaikan Listrik dan BBM Sampai Juni 2024

SELASA, 27 FEBRUARI 2024 | 10:32 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah tidak akan menaikkan tarif listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan itu berlaku untuk yang subsidi dan non subsidi, tidak akan ada kenaikan hingga Juni 2024.

"Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni (2024), baik itu yang subsidi maupun non subsido," kata Airlangga, dalam keterangan yang dikutip Selasa (27/2).


Keputusan tersebut disepakati dalam sidang kabinet Senin (26/2), yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Karena tidak ada kenaikan tarif, menurutnya, maka Pemerintah perlu menggelontorkan anggaran tambahan untuk PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). Tambahan anggaran tersebut akan dipenuhi dari Sisa Lebih Anggaran (SAL) dan juga pelebaran defisit APBN 2024.

Hal itu pulalah yang menjadi salah satu faktor penyebab melebarnya target defisit fiskal APBN 2024 yang tercatat sebesar 2,29 persen terhadap PDB. Sebab, subsidi untuk menahan kenaikan harga listrik dan BBM membutuhkan anggaran lebih besar untuk PT Pertamina maupun PT PLN.

"Itu akan membutuhkan additional anggaran untuk Pertamina maupun PLN, dan itu nanti akan diambil baik dari sisa saldo anggaran lebih (SAL), maupun pelebaran defisit anggaran di 2024. Jadi itu 2,3-2,8 (persen). Tahun depan pun dalam kerangka yg sama 2,4-2,8 jadi realistis," ujarnya.

Selain subsidi listrik dan BBM, Menko Airlangga menambahkan bahwa pelebaran defisit APBN juga turut disumbang oleh penambahan anggaran subsidi pupuk Rp14 triliun dari sebelumnya Rp26 triliun.

Menurutnya, penambahan pagu subsidi memang diperlukan untuk mempertahankan tingkat produksi padi di tengah ancaman El Nino.

Di samping itu, adanya program bantuan langsung tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan yang mencapai Rp11 triliun turut menyumbang peningkatan defisit APBN 2024.

"Biasanya kan sekitar 8-7 juta ton (pupuk subsidi), dengan pupuk yang ada sekarang Rp26 triliun itu hanya 5,7 juta ton, jadi jelas tidak cukup, dan itu tercermin dari produksi padi, bukan hanya karena pupuk tapi karena El Nino, itu turunnya banyak," ujar Airlangga.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

UPDATE

OTT Tak Berarti Apa-apa Jika KPK Tak Bernyali Usut Jokowi

Minggu, 08 Februari 2026 | 06:17

Efektivitas Kredit Usaha Rakyat

Minggu, 08 Februari 2026 | 06:00

Jokowi Tak Pernah Berniat Mengabdi untuk Bangsa dan Negara

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:51

Integrasi Transportasi Dikebut Menuju Jakarta Bebas Macet

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:25

Lebih Dekat pada Dugaan Palsu daripada Asli

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:18

PSI Diperkirakan Bertahan Jadi Partai Gurem

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:10

Dari Wakil Tuhan ke Tikus Got Gorong-gorong

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:24

Pertemuan Kapolri dan Presiden Tak Bahas Reshuffle

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:21

Amien Rais Tantang Prabowo Copot Kapolri Listyo

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:10

PDIP Rawat Warisan Ideologis Fatmawati

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:07

Selengkapnya