Jangan Serobot Wewenang MK Terkait Pemilu

Dari beragam wewenang Mahkamah Konstitusi atau MK yang ditegaskan dalam UUD 1945, salah satunya adalah memutuskan sengketa perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau pemilu. Dugaan kecurangan pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) menjadi bagian integral dari sengketa perselisihan tentang hasil pemilu.

"Karena itu, wewenang MK mencakup membuktikan dan memutus persoalan tuduhan pemilu curang yang melibatkan TSM," kata Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto dalam keterangannya, Selasa (27/2).

Dengan demikian, menurut Sugiyanto, usulan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang dianggap terjadi TSM dianggap tidak relevan.

Jika DPR menyambut usulan ini dan memaksakan hak angket, sambung Sugiyanto, maka dapat dianggap sebagai upaya mengambil alih atau menyerobot wewenang MK.

"Konsekuensinya kompleks, berpotensi menimbulkan kegaduhan politik, menyebabkan kerancuan kewenangan antara MK dan DPR, serta berpotensi melanggar konstitusi," kata Sugiyanto.

Jika akhirnya DPR menggunakan hak angket, MK mungkin merasa kehilangan sebagian wewenangnya, dan hal ini bisa menjadi sumber kekecewaan.

"MK berpotensi merasa tersinggung dan bahkan marah, yang dapat mengakibatkan adjudikasi sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh UUD 1945," kata Sugiyanto.

Harus diakui, DPR memiliki tugas dan fungsi, termasuk hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Oleh karena itu, sangat mungkin DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan TSM dalam Pemilu 2024.

Meskipun DPR dapat menggunakan hak angket, tetapi yang terpenting, DPR juga harus menghormati wewenang MK yang telah diamanatkan oleh konstitusi. MK memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, di mana putusannya bersifat final.

Memperhatikan uraian tersebut, Sugiyanto mendorong DPR tidak menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan TSM dalam Pemilu 2024.

"Ini merupakan langkah yang lebih bijak karena menghormati wewenang lembaga MK," demikian Sugiyanto.