Berita

Partai Demokrat/Net

Politik

Moeldoko-AHY Tampak Asyik, Kudeta Demokrat Dipersepsikan Gimik Politik

SELASA, 27 FEBRUARI 2024 | 09:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Eksperimen politik yang dilancarkan Kepala Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko untuk mengkudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari posisi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat akhirnya dipersepsikan sebagai gimik politik. Hal itu dapat terbukti ketika melihat peristiwa politik belakangan ini.

Menurut pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim, kudeta Moeldoko atas kepemimpinan AHY di Partai Demokrat merupakan masalah serius di ranah hukum. Mengingat, dalam kudeta tersebut Moeldoko melakukan langkah serius dari sisi hukum. Seandainya kudeta itu berhasil, besar kemungkinan kartu politik AHY mati dan sosoknya tidak akan masuk ke dalam kabinet seperti sekarang.

"Upaya merebut jabatan Ketua Umum Partai Demokrat dari tangan AHY itu merupakan tindakan serius. Moeldoko butuh energi dan nyali yang besar untuk bisa melaksanakannya. Namun perlu diperiksa ulang, seberapa besar peluang Moeldoko untuk bisa merebut Partai Demokrat," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/2).


Wildan menilai, langkah Moeldoko untuk menjadi Ketum Partai Demokrat merupakan eksperimen politik. Secara teknis, peluang Moeldoko untuk jadi Ketum Demokrat terbilang kecil. Mengingat, Demokrat dikendalikan langsung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelum tampuk ketum diserahkan langsung kepada AHY.

"Dengan kondisi seperti itu, aksi Moeldoko beberapa waktu lalu itu sebatas drama yang kemudian jadi bahan berita. Efeknya bagus bagi Partai Demokrat," kata Wildan.

Menurut Wildan, nama Demokrat menjadi bahan pemberitaan hingga isu nasional. Langkah berani Moeldoko sebagai Kepala KSP juga tidak ditegur Presiden Jokowi. Padahal, Moeldoko itu merupakan bagian dari para pembantu Jokowi.

"Kontroversi atau polemik yang muncul seolah memberi panggung bagi AHY untuk unjuk aksi membangun solidaritas partai," kata Wildan.

Kini, kata dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, dengan bergabungnya Demokrat ke koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, membuat situasinya berubah total.

"Terlebih ketika Jokowi memasukkan AHY ke dalam kabinetnya di bulan-bulan terakhir. Eksperimen politik yang dilancarkan Moeldoko akhirnya dipersepsikan sebagai gimik politik. Terbukti, pada saat Moeldoko dan AHY bersua mereka terlihat asyik," tutur Wildan.

Apalagi, kata Wildan, selama masa-masa kudeta Demokrat dulu, Moeldoko dan AHY tidak pernah bertemu muka secara langsung. Keduanya hanya saling adu pantun yang kemudian menjadi komoditas berita.

"Aroma kontroversi antara kedua nama ini memang ada. Tapi tetap dirancang agar tidak emosional. Mungkin begitulah tradisi politikus Indonesia, harus ada drama-dramanya," pungkas Wildan.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya