Jajaran Muhammadiyah Jawa Barat saat membacakan pernyataan sIkap terkait Pilkada 2024, Senin (26/2)/Istimewa
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat secara resmi mengeluarkan 6 pernyataan sikap terkait gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Enam pernyataan ini dibacakan langsung Sekretaris PWM Jawa Barat, Iu Rusliana, dan seluruh pimpinan dalam salah satu sesi Musyawarah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (Musypimwil) Jawa Barat yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), Minggu (25/2).
Selain PWM Jawa Barat, pernyataan ini juga disampaikan oleh 27 Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), 25 pimpinan majelis lembaga, dan pimpinan 7 ortom.
“Pertama, PWM Jawa Barat mendorong penyelenggara pemilu di setiap tingkatan untuk independen, menegakkan integritas, dan profesional dalam penyelenggaraan seluruh tahapan,” kata Iu Rusliana dalam keterangan tertulisnya kepada
Kantor Berita RMOLJabar, Senin (26/2).
Kedua, PWM Jawa Barat mendorong peserta pemilu berkampanye dengan mengedepankan etika dan mencerdaskan serta bebas dari isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), kampanye hitam, politik uang, adu domba, dan hoax.
”Ketiga, Muhammadiyah Jawa Barat juga mendorong pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara otonom, tanpa tekanan, tolak politik uang, dan bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani,” lanjut Iu Rusliana.
Sikap keempat jadi hal yang tidak kalah penting, yakni mendorong ASN, TNI, dan Polri untuk bersikap netral, menegakkan integritas, dan profesional dalam menyukseskan pemilu.
“Kemudian kelima, PWM Jawa Barat mendorong akademisi dan masyarakat sipil untuk aktif melakukan pendidikan pemilih, mengawasi, dan memantau jalannya pemilu,” imbuhnya.
Keenam, PWM Jawa Barat meminta kepada KPUD dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat untuk mengingatkan bahwa
quick count dan
exit poll tidak dijadikan rujukan dalam penghitungan suara.
”Masyarakat harus menjaga sikap kritis terhadap semua informasi yang diterima. Termasuk mempertanyakan sumber dan potensi bias yang mungkin mempengaruhi hasil yang disajikan,” tegas Iu Rusliana.
Kesadaran ini, kata Iu Rusliana, sangat penting dalam menjaga integritas proses demokrasi. Pasalnya, hasil akhir pemilu ditentukan oleh penghitungan suara yang resmi dan transparan oleh KPU. Bukan oleh prediksi awal atau framing lembaga survei.
