Berita

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh/Net

Politik

Paloh-Jokowi Ketemu, Masa Depan Hak Angket Pemilu Suram

SENIN, 26 FEBRUARI 2024 | 19:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang akan digulirkan ke DPR mulai suram. Meskipun peluang angket berjalan di DPR terbuka, namun pragmatisme parpol-parpol yang terlibat membuat kesuksesannya dipertanyakan.

Peneliti Formappi, Lucius Karus, menyoroti adanya perubahan sikap parpol, terutama setelah pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo.

Dengan kondisi tersebut, kata Lucius Karus prospek angket untuk mengungkap kecurangan Pemilu terlihat semakin suram.


"Walau masih saja ada politisi Nasdem yang mengatakan komitmen mereka untuk mendukung hak angket tetapi jelas Surya Paloh tak semantap Ganjar saat berkomentar soal angket itu," kata Lucius dalam keterangannya, Senin (26/2).

Dikatakan Lucius, implementasi usulan yang digaungkan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di DPR tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan.

"Hanya saja usulan Ganjar untuk menelisik kecurangan Pemilu melalui hak angket DPR tentu bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan," kata Lucius.

Dari sisi pengalaman selama ini, kata Lucius, DPR periode 2019-2024 dinilai belum berhasil mewujudkan banyak usulan terkait hak angket, seringkali layu sebelum terealisasi.

Bahkan, usulan Ganjar semakin melewati jalan terjal lantaran UU telah mengatur penyelesaian sengketa hasil pemilu harus melalui Mahkamah Konstitusi.

"Proses angket tak memberikan kepastian apapun terkait kecurangan pemilu sehingga mestinya bukan jalan yang efektif untuk mendapatkan hasil pemilu yang jurdil," demikian Lucius.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya