Berita

Ilustrasi penyerahan Bansos kepada masyarakat/Net

Politik

Beras Langka dan Mahal karena Kebijakan Bansos Ugal-ugalan

SENIN, 26 FEBRUARI 2024 | 09:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan, langka dan mahalnya beras di pasaran selama beberapa bulan terakhir bisa jadi akibat dari kebijakan Bansos yang salah penerapan.

“Kondisi ini mengkhawatirkan, karena dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap bahan pokok. Padahal sebentar lagi bulan suci Ramadan dan Idulfitri, kebutuhan bahan pokok meningkat,” kata Netty, di Jakarta, Senin (26/2).

Dia tidak sependapat dengan pemerintah yang menyebutkan kelangkaaan dan mahalnya beras di pasaran karena perubahan cuaca, hingga membuat hasil panen turun.


“Alasan El Nino dan gagal panen bukan faktor tunggal. Kebijakan Bansos yang ugal-ugalan tanpa memikirkan ketersediaan pasokan juga faktor penyebab beras langka,” tandasnya.

Selain itu, kata Netty, bantuan sosial yang keluar di masa kampanye lebih banyak dibanding saat Covid-19.

“Bansos jor-joran, ini tidak urgen sebagaimana zaman Covid-19. Anehnya lagi, Bansos jelang Pemilu kemarin lebih sering dan lebih banyak ketimbang masa pandemi. Pemerintah harus berani mengakui dan mengevaluasi kebijakan itu,” katanya.

Sebab itu Netty meminta pemerintah melakukan langkah-langkah penanggulangan dengan aksi nyata, daripada sibuk klarifikasi.

"Menyediakan bahan pangan murah dan terjangkau bagi masyarakat itu tanggungjawab negara. Segera atasi dengan cara-cara efektif, seperti operasi pasar dan kontrol distribusi. Pastikan tidak ada kelompok yang bermain di air keruh, misalnya penimbunan demi mengeruk keuntungan," tutupnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya