Berita

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto/Ist

Nusantara

B2W Gugat Heru Budi soal Jalur Sepeda, Wahyu Dewanto: Jadi Masukan Positif

MINGGU, 25 FEBRUARI 2024 | 17:05 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Gugatan Komunitas Pesepeda Bike to Work (B2W) kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait dugaan malapraktik tata kelola dalam keamanan jalur sepeda mendapat penilaian dari Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto.

B2W diketahui menggugat Heru Budi Hartono ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Wahyu mengatakan bahwa gugatan B2W tersebut menjadi masukan positif bagi Pemprov DKI Jakarta.


“Gugatan tersebut bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan di masa mendatang,” kata Wahyu dikutip Minggu (25/2).

Wahyu menghargai langkah komunitas pesepeda B2W menggugat Pemprov DKI Jakarta. Meski demikian, sambung dia, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tentunya telah mempertimbangkan kajian secara matang.

“Kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta tentu mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan dan kepentingan masyarakat Kota Jakarta yang beragam,” kata Wahyu.

Menurut Wahyu, Pemprov DKI Jakarta pasti akan memberikan klarifikasi secara rinci kepada Ombudsman terkait gugatan yang dilayangkan B2W Indonesia.

“Tapi saya usul agar lebih banyak energi digunakan untuk berdialog dan berdiskusi dengan instansi Pemprov terkait untuk terwujudnya penyediaan fasilitas bersepeda yang lebih baik di Jakarta,” pungkas politikus Partai Gerindra ini.

Gugatan oleh B2W Indonesia didasari dalam satu tahun masa jabatan Heru Budi Hartono telah terdapat malapraktik, sejak November 2022.

Heru dianggap telah memotong anggaran jalur sepeda pada November 2022 yang semula Rp38 miliar menjadi ditiadakan.

Selain itu pada April 2023, Heru juga merekayasa lalu lintas di pertigaan lampu merah Santa, Jakarta Selatan. Di antaranya dengan membongkar pedestrian dan jalur sepeda.

B2W menyebutkan malapraktik juga dilakukan pada Mei 2023 dengan mengaspal ulang 18 ruas jalan di Jakarta dengan alasan menyambut KTT ASEAN dengan menutup jalur sepeda, namun tidak dikembalikan.

Sedangkan pada Oktober 2023, dalam draf pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2024, pembangunan lanjut jalur sepeda sebesar Rp4,5 miliar lebih masuk ke dalam anggaran pengurangan atau pengalihan, dan tidak dianggarkan kembali.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya