Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

PPP dan Perindo Berpeluang Koalisi ke Prabowo-Gibran

MINGGU, 25 FEBRUARI 2024 | 08:34 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menjadi bagian dari kabinet Presiden Joko Widodo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Perindo diyakini bakal gabung Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim, berpendapat, selama ini PPP dan Perindo sudah menjadi bagian dari kabinet Jokowi. Sehingga, sulit bagi keduanya untuk berubah haluan menjadi oposisi.

"PPP dan Perindo merupakan Parpol yang berpeluang gabung Koalisi Indonesia Maju," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (25/2).


Mengingat, sambung dia, ada anggota kabinet Jokowi berasal dari PPP dan Perindo, hingga saat ini, yakni Sandiaga Uno, dan putri sulung Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo, keduanya menjabat sebagai menteri dan wakil menteri pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Keberadaan Sandi dan Angela di kabinet tentu berdampak langsung terhadap popularitas keduanya, karena sering menjadi bahan pemberitaan terkait kinerjanya. Secara langsung itu berkontribusi membentuk sentimen positif terhadap PPP dan Perindo," katanya.

Secara teknis, kata dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia itu, pilihan menjadi oposisi tidak mudah. Jika PPP dan Perindo memilih oposisi bersama PDIP, maka ketiganya harus siap menjadi kekuatan penyeimbang untuk mengontrol pemerintahan.

Oposisi, tambah Wildan, punya tugas berat, yakni mengkritisi kebijakan pemerintah terpilih. Kritik yang disampaikan juga harus dikemas secara konstruktif.

Sistem demokrasi memang membutuhkan oposisi. Sementara untuk menjadi oposisi ada risiko berat yang harus ditanggung. Yakni citra tidak populer dan kerap dibingkai sebagai tukang kritik.

Padahal, sambungnya, bila ditelaah lebih jauh, kritik dalam sistem demokrasi memang diberi ruang, dan bisa berkontribusi terhadap perbaikan kebijakan pemerintah.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya