Berita

Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda saat berbincang dengan pengawas di lokasi TPS yang masih terdampak banjir di Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, Sabtu (24/2)/RMOL

Politik

Masih Ada yang Banjir, Bawaslu Antisipasi Petugas Adhoc Tumbang Kawal PSS di Demak

SABTU, 24 FEBRUARI 2024 | 21:41 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemungutan dan penghitungan suara susulan (PSS) yang digelar di Demak, dikhawatirkan membuat petugas adhoc kelelahan. Sebab, masih terdapat beberapa titik tergenang air alias banjir.

Begitu dikatakan Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (KPU RI), Herwyn JH Malonda, saat memimpin pengawasan PSS di Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, Sabtu (24/2).

"Saya meminta kepada semua dikoordinasikan dengan KPU untuk berkoordinasi dengan dinas kesehatan, memastikan seluruh jajaran penyelenggara pemilu terutama pengawas TPS sehat, mampu melaksanakan tugas," ujar dia.


Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bawaslu RI itu mengimbau, apabila pengawas TPS ada yang kurang sehat maka harus segera dilakukan pergantian petugas.

Sebabnya, dia mendapati sejumlah titik TPS masih tergenang air alias banjir hingga 30 centimeter, seperti yang di TPS 1 hingga 6 yang direlokasi ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Wonorejo, Demak, Jawa Tengah.

"Saya meminta Bawaslu Kabupaten Demak jangan memaksakan (pengawas TPS) bekerja dalam kondisi tertentu (yakni dalam kondisi banjir) tidak bisa melakukan tugas," sambungnya menegaskan.

Lebih lanjut, Herwyn memastikan pengawas TPS yang kelelahan akan diistirahatkan, supaya tidak terjadi lagi petugas adhoc meninggal dunia akibat kelelahan.

"Kita akan melakukan pengisian jika ada kawan-kawan pengawas TPS yang tidak mampu melaksanakan tugas atau dalam kondisi tertentu tidak bisa melaksanakan tugas," katanya.

"Jikalau kawan-kawan pengawas TPS itu ada kondisi, misalnya ada kondisi tertentu dia tidak bisa ada di dalam TPS, ada pengawas desa meskipun di luar," demikian Herwyn menambahkan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya