Berita

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka/Ist

Politik

Tak Aneh Parpol Koalisi Lain Gabung Kubu Prabowo-Gibran

JUMAT, 23 FEBRUARI 2024 | 16:19 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bukan hal yang mengagetkan ketika ada partai politik (parpol) koalisi lain disebut akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nantinya. Mengingat basis koalisi di Indonesia orientasinya adalah kekuasaan, bukan ideologi.

Hal itu disampaikan pengamat politik sekaligus peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto menanggapi pernyataan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman yang menyebut bahwa ada parpol koalisi lain yang akan bergabung dengan Prabowo-Gibran.

"Kalau sekarang muncul keyakinan dari tim Prabowo bahwa akan ada partai yang bergabung dengan koalisi mereka, ya bagi saya itu tidak mengagetkan," kata Arif kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/2).


Karena, menurut Arif, kondisi saat ini semacam adanya kekaburan antara koalisi pemerintahan Joko Widodo dengan koalisi Prabowo-Gibran.

"Kalau kita bicara tentang koalisinya Prabowo, ya tentu koalisi 01 dan 03 tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kenyataannya mereka semua tergabung dalam koalisinya Jokowi yang sekarang masih memerintah, dan di sisi lain juga Prabowo juga sudah menegaskan bahwa pemerintahannya adalah keberlanjutan dari pemerintahan sekarang," jelas Arif.

Apalagi kata Arif, saat ini Partai Demokrat juga bergabung ke dalam koalisinya Jokowi. Hal itu membuat kekaburan batas antara koalisi dan oposisi.

"Basis koalisi di Indonesia itu mayoritas memang adalah orientasi pada kekuasaan. Nyaris tidak ada kerja sama atau koalisi antar partai yang berbasis ideologi," kata Arif.

Nah keuntungannya adalah ini membuat partai-partai menjadi lebih fleksibel untuk bekerja sama. Tapi kekurangannya adalah bahwa, partai-partai itu dapat dengan mudah berayun dari seteru menjadi sekutu, atau sekutu menjadi seteru, itu mudah sekali ayunan itu tadi," sambungnya.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya