Berita

Sawah terendam banjir/Net

Bisnis

Efek Pemilu dan Banjir, Harga Beras di Kabupaten Batang Meroket

JUMAT, 23 FEBRUARI 2024 | 00:58 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Harga beras di Kabupaten Batang mengalami kenaikan yang signifikan. Hal diakibatkan oleh beberapa hal.

Data yang dihimpun oleh Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang menunjukkan, harga beras Medium saat ini mencapai Rp 15 ribu per kilogram.

Sedangkan beras premium Rp16 ribu per kilogram. Padahal, sebelum Pemilu, harga beras masih berkisar Rp10 ribu hingga Rp12 ribu per kilogram.


Menurut Plt Kepala Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang, Triossy Juniarto ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Di antaranya adalah faktor Pemilu itu sendiri dan banjir yang melanda sejumlah daerah di Jawa Tengah.

"Kondisi ini bukan hanya terjadi di Batang, tapi juga di seluruh Indonesia. Memang ada korelasi antara Pemilu dan harga beras. Banyak hal yang mempengaruhi," kata dia, dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Kamis (22/2).

Salah satu faktor utama yang memicu kenaikan harga beras adalah musim yang tidak menentu.

Mursiti, Ahli Muda Analis Perdagangan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang, menjelaskan bahwa musim kemarau panjang dan curah hujan tinggi berdampak pada produksi beras.

Selain itu, Pemilu juga meningkatkan permintaan beras di masyarakat.

"Musim yang tidak menentu membuat banyak petani gagal panen. Sementara itu, Pemilu juga membutuhkan banyak beras. Misalnya untuk keperluan logistik, konsumsi, dan lain-lain. Ini membuat harga beras naik," paparnya.

Diketahui, banjir yang melanda beberapa daerah di Jawa Tengah juga berpengaruh pada pasokan beras di Kabupaten Batang.

Pasalnya, sebagian besar beras yang dikonsumsi di Batang berasal dari daerah timur Jawa Tengah, seperti Grobogan dan Purwodadi.

Namun, daerah-daerah tersebut terendam banjir di awal tahun ini, sehingga mengganggu distribusi beras.

Untuk mengatasi kenaikan harga beras, Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang melakukan beberapa langkah.

Salah satunya adalah dengan mendistribusikan beras murah stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dari Bulog.

Beras SPHP ini dijual dengan harga Rp 11 ribu per kilogram dan didistribusikan ke pasar-pasar tradisional di Batang, Limpung, Bawang, dan Bandar.

"Setiap minggu kami mendistribusikan sekitar 20 ton beras SPHP ke pasar-pasar. Kami menyesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menstabilkan harga beras di pasaran," ujarnya.

Selain itu, Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang juga berupaya untuk menggelar operasi pasar murah (OPM) beras. Namun, langkah ini masih terkendala oleh anggaran.

"Kami masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk merealisasikan OPM beras. Kami berharap bisa segera dilaksanakan," tuturnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya