Berita

Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron/Net

Global

Inggris Ancam Hentikan Bantuan Senjata Jika Israel Serang Rafah

KAMIS, 22 FEBRUARI 2024 | 18:49 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Bantuan senjata dari Inggris bisa berhenti jika Israel benar-benar melancarkan serangan darat ke kota Rafah, Gaza Selatan.

Ancaman itu dilaporkan The Guardian, mengutip sumber-sumber kementerian Inggris pada Kamis (22/2).

Penangguhan ekspor senjata ke Israel masih belum resmi. Namun apabila Israel terbukti melanggar Hukum Humaniter Internasional (IHL), keputusan penangguhan bisa dipercepat.


"Inggris dapat menangguhkan ekspor senjata ke Israel jika mereka memasuki Rafah, meskipun belum ada keputusan yang diambil," ungkap laporan tersebut.

Menurut media lokal, tampaknya penghentian bantuan senjata Israel tidak mungkin terjadi karena Pengadilan Tinggi Inggris pernah menolak sebuah kasus serupa.

Saat itu, pengadilan menolak pengajuan kasus kelompok hak asasi manusia Palestina Al-Haq dan mitranya Global Legal Action Network (GLAN), yang menilai pemerintah Inggris sengaja mengabaikan kemungkinan penghentian senjata, meski Israel melanggar HAM.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengirimkan dua surat kepada Komite Urusan Luar Negeri, satu mengenai rencana invasi Israel ke Rafah, dan yang lainnya mengenai ekspor senjata ke Israel.

Dalam surat pertamanya, ia kembali menegaskan bahwa Inggris menentang invasi Israel ke Rafah karena berpotensi merugikan warga sipil.

"Kami ingin Israel berhenti dan berpikir serius mengenai dampak serangan militer sebelum mengambil tindakan lebih lanjut," tulis Cameron.

Dalam surat kedua, Cameron tidak bisa bicara terlalu banyak karena kasus pengadilan masih berlangsung.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya