Berita

Dokter Korea Selatan/Net

Dunia

8.800 Dokter Korea Selatan Mogok Kerja, Operasi Kanker Batal Dilakukan

KAMIS, 22 FEBRUARI 2024 | 10:13 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Operasi sejumlah rumah sakit di Korea Selatan terhambat, setelah ribuan dokter melakukan aksi mogok kerja.

Wakil Menteri Kesehatan Kedua Seoul, Park Min-soo pada Rabu (21/2) mengatakan, ada lebih dari 8.800 dokter muda yang berhenti bekerja untuk memprotes rencana pemerintah yang akan membuka pelung besar-besaran bagi warganya yang ingin sekolah kedokteran.

"Aksi mogok kerja dokter telah dilakukan sejak Senin (19/2). Hingga kini jumlahnya terus meningkat, padahal pemerintah telah mengimbau agar mereka segera kembali ke rumah sakit," ungkapnya, seperti dimuat AFP.


Pemerintah mengklaim program pendidikan dokter itu sangat penting, mengingat rendahnya jumlah dokter di Korea Selatan dan tingginya angka populasi tua.

Namun menurut para dokter, kebijakan itu hanya akan merugikan penyediaan layanan dan menurunkan kualitas pendidikan.

Beberapa di antaranya juga khawatir jika reformasi pendidikan itu dapat mengikis gaji dan prestise sosial mereka sebagai dokter.

Rumah sakit umum di Korea Selatan sangat bergantung pada dokter junior dalam operasi dan pembedahan darurat.

Akibatnya, sejumah operasi seperti ceaser hingga kanker gagal dilakukan karena dokter tidak tersedia.

Hong Jae-ryun, seorang pasien kanker otak berusia 50-an dari Daegu, mengatakan bahwa kemoterapinya telah ditunda tanpa tanggal yang jelas karena situasi saat ini, meskipun kanker telah menyebar ke paru-paru dan hatinya.

"Itu tidak masuk akal. Di tengah konflik antara pemerintah dan dokter, apa yang bisa dikatakan oleh pasien yang tidak berdaya?," ujarnya.

Seorang pengguna portal web Naver Korea Selatan mengatakan operasi aneurisma otak yang telah lama ditunggu-tunggu oleh ibunya tiba-tiba tertunda.

“Saya marah karena (para dokter) bertindak tidak bertanggung jawab,” tulis pengguna @488653.

Para dokter muda mengatakan reformasi pendidikan kedokteran yang baru merupakan tantangan besar di tengah kondisi kerja mereka yang sulit.

"Meskipun bekerja lebih dari 80 jam seminggu dan menerima kompensasi pada tingkat upah minimum, dokter muda masih diabaikan oleh pemerintah sampai sekarang,” kata Asosiasi Magang dan Penduduk Korea dalam sebuah pernyataan.

Mereka menegaskan bahwa ketergantungan yang berlebihan pada dokter yang masih dalam masa pelatihan dalam sistem layanan kesehatan saat ini adalah hal yang tidak masuk akal dan tidak adil.

Asosiasi Perawat Muda Korea dalam postingan media sosial mendesak agar para dokter kembali bekerja, meskipun mereka bersimpati dengan perjuangan melawan reformasi.

“Jangan abaikan hati nurani Anda terhadap pasien yang ditinggalkan,” tulis asosia tersebut.




Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya