Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi/Ist

Politik

Jangan Latah Gabung Koalisi Pemenang, PKS dan PDIP Lebih Baik Oposisi

KAMIS, 22 FEBRUARI 2024 | 10:05 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jangan latah ikut bergabung dengan koalisi pemenang Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Dedi Kurnia Syah, PKS lebih baik menjadi oposisi alias di luar kekuasaan.

"PKS sebenarnya leluasa menentukan posisi, tetapi dengan situasi yang ada, akan lebih baik jika oposisi," kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/2).


Menurutnya, PKS akan semakin dilirik masyarakat sebagai partai yang kritis terhadap sejumlah kebijakan pemerintah di parlemen.

"Pasca Pilpres 2024, PKS terlihat mulai mendapatkan simpati di luar pemilih tetapnya, misalnya PKS menjadi satu-satunya yang menolak kenaikan tarif ibadah haji. Ini sudah cukup memantik pemgetahuan publik soal posisi politik PKS," kata Dedi.

Jika disandingkan dengan PDIP, kata Dedi, maka kekuatan oposisi menjadi lebih baik. Meskipun, Dedi memandang PKS dan mitra koalisi Prabowo-Gibran tidak memiliki persoalan serius dengan koalisi pemenang.

"Artinya, jika PKS harus bersama PDIP mengawasi pemerintahan Prabowo-Gibran, maka ini juga bisa terjadi, meskipun PKS juga tidak memiliki persoalan dengan Prabowo dan mitra koalisinya," tutup Dedi.



Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya