Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekjen PKS Aboebakar Al Habsyi/Net

Politik

Duet PDIP dan PKS Motor Penggerak Oposisi Prabowo-Gibran

KAMIS, 22 FEBRUARI 2024 | 09:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diyakini bakal menjadi parpol yang tegas memilih oposisi atau berada di luar pemerintahan setelah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.

Keyakinan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/2).

"Kemungkinan besar yang beroposisi itu PDIP dengan PKS. Saya melihatnya begitu," kata Ujang.


Menurut Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia ini, dari parpol pengusung Capres-cawapres nomor urut 1, Anies-Muhaimin dan Capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud hanya PDIP dan PKS yang bisa menjadi motor penggerak oposisi.

Sebab, katanya, parpol lainnya akan sulit untuk menjadi oposan karena berbagai pertimbangan kepentingan.

"Karena PKB kalau beroposisi mungkin bisa dikerjai, PPP juga bisa dikerjai, Nasdem kemarin Surya Paloh ketemu Jokowi bisa jadi silaturahim untuk bridging bisa berkoalisi dengan Prabowo-Gibran. Kan gitu," ujar Ujang.

Atas dasar itu, Ujang juga meyakini bahwa PKB, PPP, Nasdem, kemungkinan besar merapat ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Padahal, akan lebih baik dan memang seharusnya parpol yang kalah di Pilpres 2024 berada di luar koalisi pemerintah.

"Mestinya yang kalah itu membangun kekuatan menjadi oposisi, menjadi pihak yang mengontrol mengawasi pemerintahan ke dalam agar seimbang, ada check and balances," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya