Hadi Tjahjanto Harus Kembalikan Hukum sebagai Panglima

Presiden Joko Widodo melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam, hari ini. Tentu tak lepas dari pengalaman dan kepiawaian mantan Panglima TNI itu dalam memimpin Kementerian ATR/BPN.

“Menko Polhukam posisinya sangat strategis, sehingga harus diduduki orang yang kompeten dan berpengalaman,” kata Rektor Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, Ngasiman Djoyonegoro, di Jakarta, Rabu (21/2).

Simon, panggilan akrabnya, menjelaskan, meski periode pemerintahan tinggal hitungan bulan, tetapi situasi politik di tahun Pemilu ini akan selalu panas, hingga seluruh tahapan Pemilu 2024 dan Pemilukada 2024 terlaksanakan.

Tantangan nyata yang dihadapi saat ini adalah bagaimana gejolak politik dapat tertangani, mengembalikan hukum sebagai panglima, dan memprioritaskan keamanan dan keselamatan bangsa.

“Menko Polhukam setidaknya membawahi setidaknya 13 kementerian/lembaga dan badan, di antaranya Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, dan BIN. Segala kebijakan pertahanan dan keamanan nasional dikoordinasikan oleh sosok purnawirawan yang mumpuni,” katanya.

Dalam pandangan Simon, Menko Polhukam harus memiliki pengetahuan komprehensif dalam melihat masalah pertahanan, keamanan dan intelijen.

“Pengalaman Hadi Tjahjanto selama menjadi TNI jelas memberikan background yang kuat, bagaimana seharusnya sektor ini ditata,” katanya.

“Selamat bertugas untuk Menko Hadi Tjahjanto, saya yakin di bawah kepemimpinannya, pertahanan dan keamanan nasional bakal lebih maju, sebagai basis untuk menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Simon.