Berita

Ilustrasi Foto: Diorama Letkol Soeharto saat mempersiapkan Serangan Umum 1 Maret 1949/Net

Nusantara

Pemprov DIY Usul 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara

RABU, 21 FEBRUARI 2024 | 03:56 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bakal menggandeng sejumlah provinsi untuk memperingati Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Kepala Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayan DIY, Dian Lakshmi Pratiwi mengatakan, digandengnya sejumlah provinsi tak lepas dari mereka yang memiliki keterikatan sejarah dengan Serangan Umum 1 Maret 1949. Dalam hal ini Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bangka Belitung dan Jawa Tengah.

Daerah-daerah tersebut dilibatkan untuk ikut berperan serta dalam mensosialisasikan esensi sejarah kedaulatan bangsa tersebut. Dengan demikian Hari Penegakan Kedaulatan Negara menjadi peringatan hari nasional.


"Tahun kemarin pun kita sudah melakukan kegiatan bersama dengan teatrikal dan Talkshow. Tahun ini kita juga akan susun buku tentang makna Hari Penegakan Kedaulatan Negara untuk menyadarkan tentang keIndonesiaan kita, Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dengan konteks yang sangat mikro agar terimplementasi di masyarakat, termasuk dalam memahami makna kedaulatan," kata Dian dalam keterangannya, Selasa (20/2).

Dian mengakui sosialisasi peristiwa di Jogja itu masih kurang. Oleh karena itu, kurang bergemanya sosialisasi Hari Penegakan Kedaulatan Negara menjadi tantangan.

Menurutnya, Hari Penegakan Kedaulatan Negara dan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 sangat penting dilakukan saat ini. Terlebih bangsa Indonesia baru saja menggelar pesta demokrasi yang memicu gesekan dan friksi akibat perbedaan pilihan.

Melalui peringatan hari bersejarah tersebut, semua elemen masyarakat diingatkan akan makna kedaulatan bangsa. Sehingga mereka bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan alih-alih terpecah belah akibat kontestasi politik.

"Peringatan tahun ini mengingatkan nilai kebangsaan di sikon masa-masa pemilu ini agar lebih menguatkan persatuan dan kesatuan. Jadi apa yang menjadi tujuan founding father untuk sampai terjadi peristiwa yang akhirnya diperingati sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara," tandasnya.

Dian menambahkan, sejumlah agenda pun digelar untuk memperingati Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Diantaranya pada 26 Februari 2024, Disbud DIY mengajak provinsi lain yang punya keterikatan sejarah dengan peristiwa ini untuk mengulas Hari Penegakan Kedaulatan Negara melalui dialog kebangsaan.

Dialog kedaulatan menghadirkan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan antropolog hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto. Tema yang diangkat adalah kedaulatan yang beradab penerjemah masa depan bangsa.

"Konsep acara kita buat hybrid atau luring dan daring. Kita undang semua Forkopimda DIY berikut bupati, walikota serta sejumlah provinsi lain yang punya keterikatan sejarah dengan peristiwa itu," pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Polda Metro Minta Insan Pers Imbangi Kecepatan Medsos

Senin, 09 Februari 2026 | 22:00

Pemprov Sultra Agendakan Mediasi Kedua Konflik Yayasan Unsultra

Senin, 09 Februari 2026 | 21:40

Ketua DPW PPP Kalteng Diberhentikan Usai Nyatakan Dukung Prabowo

Senin, 09 Februari 2026 | 21:36

MPR Ajak Masyarakat Perkuat Literasi Kebangsaan Agar Tak Mudah Diprovokasi

Senin, 09 Februari 2026 | 21:22

Mahfud Pastikan Tim Reformasi Tidak Giring Polri di Bawah Kementerian

Senin, 09 Februari 2026 | 21:16

KPK Dalami Informasi Keterlibatan Lasarus Dkk di Kasus Suap DJKA

Senin, 09 Februari 2026 | 20:52

Menkop Resmikan Toko Rakyat Serba Ada di Kubu Raya

Senin, 09 Februari 2026 | 20:41

Istana Belum Serahkan Supres Calon Pimpinan OJK ke DPR

Senin, 09 Februari 2026 | 20:38

7 Tradisi Imlek di Indonesia, Bukan Cuma Berbagi Angpau

Senin, 09 Februari 2026 | 20:29

Legislator Golkar Dorong Sertifikasi Halal Juru Potong Ayam Dapur MBG

Senin, 09 Februari 2026 | 20:26

Selengkapnya