Wacana Pemakzulan Presiden Jokowi Tak Berdasar dan Ganggu Stabilitas

Usulan pemakzulan Presiden Joko Widodo tidak tepat. Apalagi, usulan pemakzulan itu tidak memiliki alasan kuat mengapa harus dilakukan.

Begitu dikatakan Ketua Umum HMI Badko Jabodetabeka-Banten, M. Adhiya Muzakki mengomentari pertemuan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKP3) di kediaman Wakil Ketua Dewan Penasihat Timnas AMIN, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso, Jakarta Timur, Sabtu (17/2).

Dalam pertemuan tersebut, FKP3 menyampaikan beberapa pernyataan terkait situasi politik terkini, termasuk perihal proses pemilu 2024 dan isu pemakzulan terhadap Presiden Jokowi.

Adhiya Muzakki menegaskan bahwa upaya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi tidak berdasarkan fakta yang kuat, melainkan lebih bersifat politis.

"Upaya tersebut (pemakzulan Jokowi) kelihatannya lebih bersifat politis. Harusnya di masa sekarang kita harus menjaga stabilitas politik usai gelaran Pemilu 2024," ujar Adhiya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/2).

Adhiya menekankan bahwa pemakzulan hanya dilakukan dalam kondisi yang sangat jelas dan berdasarkan bukti yang kuat akan pelanggaran hukum atau tindakan yang merugikan negara dan rakyat.

Sementara saat ini, Jokowi telah terbukti memiliki komitmen yang kuat terhadap pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta penguatan demokrasi.

"Untuk itu kami menolak segala upaya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi," pungkasnya.