Berita

Pengamat politik Arif Susanto/Net

Politik

Pengamat: Perombakan Kabinet Tidak Berdampak Efektif terhadap Kinerja Pemerintah

SELASA, 20 FEBRUARI 2024 | 18:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Perombakan kabinet yang dikabarkan akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada Rabu besok (21/2) diyakini tidak akan berdampak efektif terhadap kinerja pemerintah, selain hanya untuk memelihara kekuasaan hingga Oktober 2024 dan mengakomodasi kekuatan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Begitu yang disampaikan pengamat politik sekaligus peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto, menanggapi kabar rencana Jokowi merombak kabinetnya. Di mana, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto disebut-sebut akan mengisi posisi yang ditinggalkan Mahfud MD, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Perombakan kabinet tidak akan berdampak efektif terhadap kinerja pemerintah. Selain karena masa jabatan tinggal sebentar, soliditas kabinet sendiri berada dalam pertaruhan akibat kontestasi elektoral," kata Arif kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/2).


Menurut Arif, perombakan kabinet hanya diarahkan pada upaya untuk memelihara kekuasaan Jokowi hingga Oktober 2024 dan mengakomodasi kekuasaan pendukung Prabowo-Gibran.

"Pengangkatan Hadi juga menunjukkan bahwa Jokowi semakin mengandalkan orang-orang terdekatnya, terutama menimbang kemungkinan bahwa guncangan politik berpeluang menguat pascapemilu. Loyalitas Hadi akan membantu Jokowi mengatasi celah yang ditinggalkan oleh Mahfud setelah pengunduran dirinya. Ini akan memberi kenyamanan personal bagi Jokowi," jelas Arif.

Lanjut Arif, jika Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga masuk dalam kabinet dan mengisi posisi Menteri ATR/BPN, maka akan berdampak ganda bagi partai berlambang bintang mercy itu.

"Pertama, Jokowi semakin memperkuat persekutuan dengan Partai Demokrat dan SBY setelah kegagalan pengambilalihan partai tersebut. Kedua, ini dapat pula memberi jaminan bagi posisi AHY dan PD dalam kabinet Prabowo-Gibran mendatang," pungkas Arif.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya