Berita

Pengamat politik Arif Susanto/Net

Politik

Pengamat: Perombakan Kabinet Tidak Berdampak Efektif terhadap Kinerja Pemerintah

SELASA, 20 FEBRUARI 2024 | 18:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Perombakan kabinet yang dikabarkan akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada Rabu besok (21/2) diyakini tidak akan berdampak efektif terhadap kinerja pemerintah, selain hanya untuk memelihara kekuasaan hingga Oktober 2024 dan mengakomodasi kekuatan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Begitu yang disampaikan pengamat politik sekaligus peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto, menanggapi kabar rencana Jokowi merombak kabinetnya. Di mana, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto disebut-sebut akan mengisi posisi yang ditinggalkan Mahfud MD, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Perombakan kabinet tidak akan berdampak efektif terhadap kinerja pemerintah. Selain karena masa jabatan tinggal sebentar, soliditas kabinet sendiri berada dalam pertaruhan akibat kontestasi elektoral," kata Arif kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/2).


Menurut Arif, perombakan kabinet hanya diarahkan pada upaya untuk memelihara kekuasaan Jokowi hingga Oktober 2024 dan mengakomodasi kekuasaan pendukung Prabowo-Gibran.

"Pengangkatan Hadi juga menunjukkan bahwa Jokowi semakin mengandalkan orang-orang terdekatnya, terutama menimbang kemungkinan bahwa guncangan politik berpeluang menguat pascapemilu. Loyalitas Hadi akan membantu Jokowi mengatasi celah yang ditinggalkan oleh Mahfud setelah pengunduran dirinya. Ini akan memberi kenyamanan personal bagi Jokowi," jelas Arif.

Lanjut Arif, jika Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga masuk dalam kabinet dan mengisi posisi Menteri ATR/BPN, maka akan berdampak ganda bagi partai berlambang bintang mercy itu.

"Pertama, Jokowi semakin memperkuat persekutuan dengan Partai Demokrat dan SBY setelah kegagalan pengambilalihan partai tersebut. Kedua, ini dapat pula memberi jaminan bagi posisi AHY dan PD dalam kabinet Prabowo-Gibran mendatang," pungkas Arif.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya