Berita

Pengamat politik Arif Susanto/Net

Politik

Pengamat: Perombakan Kabinet Tidak Berdampak Efektif terhadap Kinerja Pemerintah

SELASA, 20 FEBRUARI 2024 | 18:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Perombakan kabinet yang dikabarkan akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada Rabu besok (21/2) diyakini tidak akan berdampak efektif terhadap kinerja pemerintah, selain hanya untuk memelihara kekuasaan hingga Oktober 2024 dan mengakomodasi kekuatan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Begitu yang disampaikan pengamat politik sekaligus peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto, menanggapi kabar rencana Jokowi merombak kabinetnya. Di mana, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto disebut-sebut akan mengisi posisi yang ditinggalkan Mahfud MD, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Perombakan kabinet tidak akan berdampak efektif terhadap kinerja pemerintah. Selain karena masa jabatan tinggal sebentar, soliditas kabinet sendiri berada dalam pertaruhan akibat kontestasi elektoral," kata Arif kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/2).


Menurut Arif, perombakan kabinet hanya diarahkan pada upaya untuk memelihara kekuasaan Jokowi hingga Oktober 2024 dan mengakomodasi kekuasaan pendukung Prabowo-Gibran.

"Pengangkatan Hadi juga menunjukkan bahwa Jokowi semakin mengandalkan orang-orang terdekatnya, terutama menimbang kemungkinan bahwa guncangan politik berpeluang menguat pascapemilu. Loyalitas Hadi akan membantu Jokowi mengatasi celah yang ditinggalkan oleh Mahfud setelah pengunduran dirinya. Ini akan memberi kenyamanan personal bagi Jokowi," jelas Arif.

Lanjut Arif, jika Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga masuk dalam kabinet dan mengisi posisi Menteri ATR/BPN, maka akan berdampak ganda bagi partai berlambang bintang mercy itu.

"Pertama, Jokowi semakin memperkuat persekutuan dengan Partai Demokrat dan SBY setelah kegagalan pengambilalihan partai tersebut. Kedua, ini dapat pula memberi jaminan bagi posisi AHY dan PD dalam kabinet Prabowo-Gibran mendatang," pungkas Arif.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya