Berita

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas saat menyampaikan pemaparannya di Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2024, 20 Februari 2024/YouTube: Kemendag RI

Nusantara

Bangunan Belum Siap, Kementerian PANRB Ralat Jumlah ASN yang Pindah ke IKN Tahun Ini

SELASA, 20 FEBRUARI 2024 | 16:14 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meralat jumlah ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun ini.

Awalnya Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyebut ada sekitar 17 ribu orang yang akan pindah ke IKN pada tahun 2024, tetapi angka tersebut kemudian diralat menjadi hanya 6.000 orang.

Hal tersebut disampaikan Anas dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, pada Selasa (20/2).


"IKN ini semula yang akan pindah di tahun ini totalnya kurang lebih 17 ribu orang. Tetapi setelah kita lihat tempat dan lain sebagainya, ternyata tidak siap untuk 17 ribu orang," kata Anas dalam pemaparannya secara virtual.

Menurutnya, kesiapan tempat di IKN menjadi salah satu hal yang membuat mereka terpaksa menurunkan jumlah orang yang akan dipindahkan ke ibu kota baru itu.

"Yang siap kurang lebih sekitar 6.000-an orang dilihat dari kesiapan tempat, dan lokasi yang ada di IKN," jelasnya.

Adapun dalam kesempatan tersebut, Menteri PANRB itu melaporkan kondisi di IKN, di mana terdapat 47 tower dengan 1 tower 60 unit, yang akan segera diisi oleh ASN, TNI/polri, Eselon I, dan sebagainya.

Selain itu, sambung Anas, para ASN di IKN nantinya juga masih harus berbagi kantor dengan staf K/L yang lain.

"Kantornya nanti juga tidak seperti kantor kita sekarang di mana kantornya 1 orang 1 meja, ke depan konsepnya share sharing jadi sistem pemerintah berbasis elektronik sudah jalan, sistem kerjanya juga basisnya ke depan akan sangat efektif share office, share system," pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya